MATA INDONESIA, JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan angin segar kepada para musisi dan pencipta lagu di Indonesia. Lewat aturan yang baru diteken soal royalti, diketahui sebanyak 14 tempat dan kegiatan harus membayarkan royalti terhadap sebuah karya cipta.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021.
“Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui LMKN,” sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat 1 PP No. 56/2021.
Tujuan penerbitan PP Tersebut berguna untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.
Salah satu poin dalam aturan ini adalah mengenai kewajiban pembayaran royalti oleh semua orang yang menggunakan lagu atau musik secara komersil dalam bentuk layanan publik kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak.
Dalam Pasal 3 ayat 2 PP Nomor 56 Tahun 2021, diatur 14 tempat dan jenis kegiatan yang akan dikenai royalti terhadap sebuah karya cipta sebagai berikut:
- Seminar dan konferensi komersial,
- Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek,
- Konser musik,
- Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut,
- Pameran dan bazar,
- Bioskop,
- Nada tunggu telepon,
- Bank dan perkantoran,
- Pertokoan,
- Pertokoan,
- Pusat rekreasi,
- Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel,
- Bisnis karaoke,
- Lembaga penyiaran radio.