Jakarta Makin Genting, Ini Skenario Terburuk Hadapi Badai Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyebaran Covid-19 di wilayah Jakarta sudah tak bisa ditanggulangi lagi. Hingga Jumat 2 Juli 2021, kasus aktif Covid-19 menembus angka 78.394 kasus.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui wilayah yang dipimpinnya tengah dilanda badai Covid-19. Pasalnya, penambahan kasus Covid-19 di DKI Jakarta terjadi begitu pesat hingga kasus aktif menembus angka 78.394. Angka ini merupakan jumlah kasus aktif tertinggi sepanjang pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak 2020 lalu. ”;Ini adalah angka tertinggi di dalam sejarah pandemi di Jakarta,” ucap Anies dalam video arahannya kepada para ASN yang disiarkan kanal youtube Pemprov DKI, Sabtu 3 Juli 2021.

Badai Covid-19 ini pun diprediksi Anies bakal terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan hingga kasus aktif mencapai 100 ribu. Dalam video tersebut, Anies menyebut, kondisi penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan.

Sejumlah skenario pun telah dibuat Anies bila kasus Covid-19 di ibu kota benar-benar menembus angka 100 ribu.

“Badai turbulens akan kita sama-sama hadapi dua minggu ke depan atau lebih.”

“Jakarta kini memasuki kondisi darurat,” ujarnya.

Berikut 6 skenario terburuk yang disiapkan Anies:

1. Rumah sakit kelas A dikhususkan untuk ICU Covid-19;

2. RSDC Wisma Atlet dikhususkan untuk penanganan pasien dengan gejala sedang-berat;

3. Rusun diubah menjadi fasilitas isolasi terkendali untuk pasien dengan gejala ringan;

4. Mengubah stadion indoor dan gedung-gedung konvensi besar menjadi rumah sakit darurat penanganan kasus darurat krisis. Diusulkan untuk dalam satu manajemen RSDC Wisma Atlet;

5. Memastikan kebutuhan tenaga kesehatan terpenuhi termasuk penambahan tenaga kesehatan dari luar DKI Jakarta;

6. Memastikan ketersediaan oksigen, APD, alat kesehatan, dan obat-obatan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini