Jaga Protokol Kesehatan, BEM Nusantara Ajukan JR Omnibus Law ke MK

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Tetap menjaga protokol kesehatan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memilih mengajukan judicial review (JR) atau uji materi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi daripada berunjuk rasa ke jalanan.

Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana dalam keterangan di Jakarta, Senin, menegaskan tidak ingin timbul klaster baru dalam penyebaran Covid19.

“Seperti kita tahu beredar kabar gedung DPR RI ditutup setelah 18 anggotanya terinfeksi Covid19. Hal ini membuat aspirasi yang kita sampaikan nantinya ke gedung DPR RI menjadi percuma, karena tidak ada pimpinan di sana,” kata Hengky, Senin 12 Oktober 2020.

Hengky menegaskan bahwa BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan, tapi ada beberapa poin dari Omnimbus Law yang harus di revisi lagi.

Dia mengapresiasi kawan-kawan yang menempuh jalur lain, tetapi tetap harus mewaspadai “penumpang gelap” dalam setiap aksi unjuk rasa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini