MATA INDONESIA, JAKARTA – Terorisme adalah musuh bersama sehingga wajib untuk diperangi dan dicegah penyebarannya. Maka butuh keterlibatan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mengantisipasi hal ini. Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta menilai bahwa pemerintah harus mendorong masyarakat sipil turut terlibat.
“Pemerintah harus memberikan penguatan dan dorongan agar masyarakat sipil terlibat, ini penting untuk menunjukkan bahwa negara hadir bagi masyarakat dan bersama masyarakat mempunyai musuh bersama yaitu terorisme,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Jumat 12 Maret 2021.
Selain dorongan dari pemerintah, kelompok mayoritas juga harus bersuara untuk menentang aksi terorisme. Seperti yang dikemukakan oleh Mantan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Hamli menegaskan bahwa bila silent majority tidak bersuara maka potensi terjadinya aksi teror bisa terus terjadi.
“Ini semua atas nama kebencian dan ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Kalau silent majority diam terus nanti kita jadi Afghanistan. Kita harus jadi vocal majority,” kata Hamli.
Langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan mencegah praktik intoleran di tengah kehidupan masyarakat. Maka Hamli menegaskan supaya praktik intoleran harus diantisipasi supaya tidak terjadi terus menerus dan memicu tindakan terorisme.
“Intoleran itu mengoyak kebhinekaan. Di Surabaya tahun 2018 ada satu keluarga menyerang tiga gereja. Dua anak lakinya mati semua serang satu gereja, ibu dan dua anaknya perempuan yang lain mati ngebom gereja kedua, dan bapaknya juga mati ngebom gereja ketiga,” kata Hamli.
Intinya, intoleransi adalah salah satu akar dari permasalahan terorisme dan bisa menjadi duri dalam daging di tengah masyarakat. Masyarakat harus jeli dalam melihat benih-benih intoleransi yang terjadi supaya kemajemukan bangsa tidak tercerai berai.
