Isu Kudeta di Cina Berasal dari Hukuman Mati Pejabat karena Korupsi

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIJING – Isu dan desas desus kudeta yang terjadi di Cina berawal dari hukuman mati kepada sejumlah pejabat militer karena korupsi. Presiden Cina Xi Jinping sudah lama terkenal karena sering menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor di negaranya.

Aktivis Hak Asasi Manusia asal Cina Jennifer Zeng menyebutkan keputusan  Xi Jinping sebenarnya sebagai bukti bantahan atas rumor kudeta tersebut. Xi Jinping masih mengambil kebijakan penting untuk mengamankan posisinya dengan mengalahkan lawan politiknya terutama dari kalangan militer.

Enam tokoh politik tersebut merupakan enam pejabat senior di Partai Komunis Cina atau PKC. Ketiga pejabat senior yang mendapat hukuman mati itun adalah

  • Sun Lijun, mantan Wakil Menteri Bidang Keamanan Umum
  • Fu Zhenghua, mantan Menteri Kehakiman
  • Deng Huilin, mantan Direktur Biro Keamanan Publik Chongqing.
  • Wang Like mantan Sekertaris Komite Politik dan Hukum Jiangsu.

Selain hukuman mati, tiga pejabat senior menjalani hukuman berat dan kerja paksa. Mereka adalah

  • Deng Huilin, mantan Direktur Biro Keamanan Publik Chongqing. Ia juga terlibat dalam upaya pembunuhan terhadap Xi Jinping tahun lalu.
  • Gong Dao’an, mantan Direktur Biro Keamanan Publik pusat dan Liu Xinyun.

Keenam pejabat ini terbukti bersalah melakukan praktik korupsi dan menerima suap.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini