MATA INDONESIA, JAKARTA-Pihak istana angkat bicara terkait undang-undang omnibus law yang banyak menerima penolakan. Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman menyebut, UU Omnibus Law cipta lapangan kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi hingga 6 persen dan menambah SDM berkualitas 3 juta per tahun.
Omnibus law cipta lapangan kerja telah ditetapkan DPR masuk Program Legislasi Nasional 2020. Pemerintah sudah memasuki tahap finalisasi naskah (draft) RUU, sebelum diserahkan ke DPR untuk dibahas dan ditetapkan menjadi UU.
Omnibus law ini, mampu mendukung perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 5,7- 6,0 persen, melalui penciptaan lapangan kerja dengan SDM berkualitas sebanyak 2,7 juta hingga 3 juta per tahun.
Fadjroel menambahkan UU ini juga berdampak pada peningkatan investasi, pendapatan, dan daya beli masyarakat. “Juga untuk memberdayakan UMKM kita yang kontribusinya 61,7 persen dari PDB dan menyerap 97 persen total tenaga kerja,” katanya.
Fadjroel menjamin, omnibus law cipta lapangan kerja juga memberikan perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK dan tetap mendapatkan kompensasi PHK.
“Terkait perijinan tenaga kerja asing (TKA) dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri,” katanya.
Fadjroel menambahkan, soal perizinan lingkungan tetap dipertahankan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk kegiatan beresiko tinggi. AMDAL disusun oleh profesi bersertifikat dan kelayakan AMDAL dievaluasi pemerintah atau profesi bersertikat. Serta, Analisis Dampak Lalu Lintas juga akan diintegrasikan ke dalam Amdal.
Selain omnibus law cipta lapangan kerja, pemerintah juga mengajukan omnibus law Ibu Kota Negara, Perpajakan, dan Kefarmasian. Fadjroel mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diharapkan keempatnya selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2020.
“Sehingga menjadi hadiah lebaran bagi rakyat Indonesia untuk meraih kemenangan dalam mencapai Indonesia Maju,” katanya.
