Inovasi BUMD Jadi Solusi Pemulihan Ekonomi di Daerah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Setiap daerah dituntut untuk terus berinovasi demi memulihkan ekonomi dan kesehatan di tengah pandemi covid-19. Lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa jadi solusi untuk membantu pemulihan ekonomi.  

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Mochamad Ardian Noervianto, mengatakan bahwa satu wujud implementasi otonomi daerah, adalah tumbuhnya kemandirian pemerintah daerah di tiap aspek.

“Di sini, BUMD pun harus mampu memberikan layanan optimal ke masyarakat,” katanya dalam Webinar.

BUMD memerlukan titik maju. Dan hal itu mencakup struktur seperti dewan pengawas, tata kelola perusahaan yang berstandar bagus, dan lain-lain. “BUMD, kini stakeholder-nya harus satu persepsi. Maka pelayanannya lebih maju dan ada langkah strategis ke depan,” kata Ardian.

Dengan jumlah BUMD yang banyak dan strategis, memang mereka perlu kepastian hukum.

Presiden Institut Otonomi Daerah Djohermanyah Djohan menjelaskan bahwa peran BUMD adalah meningkatkan ekonomi daerah, menjadi sumber pendapatan asli daerah, membuka lapangan kerja, serta memenuhi kebutuhan dan memudahkan masyarakat.

“BUMD, seyogyanya menjawab kebutuhan pemda dan masyarakat, saat masa Covid-19 ini,” katanya.

Beberapa masalah klasik BUMD adalah sering kali masih lemahnya kemampuan manajemen, kurangnya kemampuan modal usaha, dan lain-lain.

Djohermansyah pun mengatakan bahwa saat masa berat akibat Covid-19, perlu ada peningkatan kinerja BUMD. Sementara di saat sama, pemda juga mengalami dampak Covid-19.

Mengatasi hal tersebut, perlu adanya pengembangan kolaboratif. Di sini, pemda memberi wewenang lebih besar kepada BUMD serta meminimalkan campur tangan politik.

“Perlu juga untuk menaikkan kompetensi dan profesionalitas direksi BUMD dan jajarannya. Dengan demikian maka BUMD bisa bagus dalam masa sulit ini,” katanya.

Sementara itu, Bima Yudhistira, Ekonom dari Celios, merekomendasikan sejumlah hal untuk BUMD. Pada masa Covid-19 ini, BUMD harus cermat membaca sektor usaha mana yang paling dini dilonggarkan dari pembatasan mobilitas.

Ini adalah hal yang sangat penting. “Contohnya, BUMD perbankan harus melihat, mana sektor yang paling tepat untuk prioritas pemberian kredit. Contohnya adalah sektor manufaktur, konstruksi, dan pertanian,” kata Bima.

Bank BUMD pun, kata Bima, punya peluang untuk menggarap segmen digital yang mendapatkan pertumbuhan tinggi. Digitalisasi bisa dilakukan di berbagai segmen layanan. “Pastikan agar layanan tetap up to date dan sesuai kebutuhan nasabah,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Heboh Oknum Pejabat Pajak KPP Minyak dan Gas Bumi Diduga Peras Wajib Pajak, Ini Kata Pengamat

Jakarta - Beredar kabar isu dugaan mafia perpajakan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi di Jakarta....
- Advertisement -

Baca berita yang ini