Ini Respons Istana, Soal Anggapan UU KPK Lemahkan Kinerja KPK

MINEWS, JAKARTA-Istana angkat bicara terkait hasil survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang menyatakan pemilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menganggap UU KPK melemahkan kinerja KPK.

Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan menghormati dan menghargai hasil survei tersebut. Karena kata dia, orang survei itu kan parameter pengetahuan.

Ngabalin mengatakan dalam alam demokrasi berbeda pendapat itu merupakan hal yang wajar. Namun, menurut dia, tak mungkin seluruh penduduk Indonesia merasa puas atas satu kasus tertentu.

“Presiden sendiri menganggap momentum revisi ini dalam rangka memperkuat institusi KPK artinya kalau ada orang yang menganggap bahwa itu melemahkan bisa diuji toh, cara menguji itu pasal dan ayat yang menganggap melemahkan diuji di mahkamah, mahkamahnya kan independen,” ujarnya.

Rakyat ini kata dia, harus dilatih juga untuk berdemokrasi, dan menggunakan instrumen-instrumen konstitusi yang ada. Seseorang tidak boleh menggunakan massa dan menekan pemerintah untuk mengambil keputusan.

Menurut Ngabalin, Presiden Jokowi akan menentukan langkah terbaik terkait polemik UU KPK. Dia juga mengingatkan tak boleh ada tekanan terhadap pemerintah.

“Presiden punya hak dan pengetahuan, makanya kasih sepenuhnya kewenangan,” katanya.

Sebelumnya, Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei soal aksi mahasiswa, pelajar STM, dan pendapat publik soal revisi UU KPK. Hasilnya, aksi mahasiswa mendapat dukungan dari masyarakat.

Survei digelar pada 28-29 September 2019 dengan melibatkan 469 responden yang diwawancara lewat telepon. Margin of error survei ini +/- 4,53 persen.

Responden diwawancara tentang beberapa isu terakhir yang terjadi di Ibu Kota, seperti aksi mahasiswa, aksi anak STM, respons publik terhadap revisi UU KPK dan UU lainnya, hingga kepuasan serta kenyamanan terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi saat survei dilaksanakan.