Ini Penyebab Kesadaran Masyarakat Terapkan Prokes Masih Rendah, Simak di The Journal MMI TV

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) memberikan dampak yang besar bagi penanggulangan Covid-19 di tanah air. Hal ini diungkapkan oleh pengamat kebijakan publik Dr. Armi Susandi.

Ia mengungkapkan sejumlah faktor yang menyebabkan kesadaran masyarakat masih rendah dalam menerapkan prokes. Salah satunya terkait penerapan Testing, Tracing, Treatment (3T).

Menurut Armi pelaksanaan 3T di Indonesia hingga kini belum merata. Salah satu penyebabnya karena kebanyakan orang masih melihat 3T sebagai tanggung jawab pemerintah.

“Umumnya masyarakat cuma paham tentang 3M. Sementara untuk 3T banyak yang belum paham,” ujarnya dalam channel YouTube Mata Milenial Indonesia TV, Senin 23 Agustus 2021.

Armi juga mengungkapkan bahwa penerapan 3T di Indonesia masih sangat rendah. Terkait testing dan treatmen misalnya, cuma dilakukan untuk 2-3 orang saat ada yang positif Covid-19.

“Padahal seharusnya dilakukan bagi 30 orang yang punya koneksi dengan penderita,” katanya.

Begitu pun juga terkait treatment, seharusnya tak semua orang harus diisolasi di rumah sakit. Menurut Armi, yang wajib diisolasi di rumah sakit cuma orang yang memiliki gejala berat dan punya penyakit bawaan.

“Untuk yang punya gejala ringan sebaiknya diisolasi di rumah dan dijaga oleh keluarga terdekat,” ujarnya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar bisa menjaga kestabilan angka keterisian rumah sakit (BOR). Menurutnya, sejauh ini BOR rumah sakit di Indonesia mulai membaik.

“Dulu sampai 80 persen, padahal WHO memberikan batas maksimumnya 60 persen. Sekarang sudah berada di bawah 40 persen,” katanya.

Selain itu, penyebab lain masih rendahnya pelaksanaan 3T di tanah air lantaran belum ada sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Di pusat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan surabaya sudah berjalan bagus, bahkan berlebih. Sementara di daerah lain masih sangat minim.

“ini disebabkan karena pemerintah daerah masih belum membuat kebijakan yang sejalan dengan pusat,” ujarnya.

Untuk itu, ke depannya perlu ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, anggaran untuk 3T perlu ditingkatkan sehingga bisa membantu memutus rantai penyebaran Covid-19.

Untuk ulasan lengkapnya, silahkan tonton di Channel YouTube milik Mata Milenial Indonesia TV.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini