Ini Langkah Konkret Kementerian PUPR Atasi Kekeringan 2019

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Musim kemarau sudah tiba dan banyak daerah sudah mulai kekurangan air serta tanah retak-retak sudah ditemui di sejumlah daerah.

Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah menyiapkan sejumlah langkah menghadapi kemarau agar pasokan air bendungan dan irigasi sawah tidak terlalu mengganggu produktivitas pangan

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi mengungkapkan jaminan air masih bisa dipasok bendungan dan irigasi premium.

Hari mengungkapkan dari 16 waduk utama di Indonesia dengan kapasitas minimal 50 juta meter kubik sekitar 10 waduk di antaranya dalam kondisi di bawah rencana serta enam lainnya masih dalam kondisi normal.

“Waduk dengan kondisi di bawah rencana akan mengalami penyesuaian pola tanam yang pengaturannya di tentukan oleh perkumpulan petani pengguna air atau P3A,” kata Hari di Jakarta yang dikutip Sabtu 13 Juli 2019.

Menurut data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puncak musim kering diperkirakan pada Agustus 2019 yang mencapai 52,9 persen wilayah Indonesia.

Selama kemarau Hari menegaskan Kementerian PUPR terus memantau kondisi 16 waduk utama tersebut, yaitu Jatiluhur, Cirata, Saguling, Kedungombo, Batutegi, Wonogiri, Wadaslintang, Sutami, Bili-bili, Wonorejo, Cacaban, Kalola, Solorejo, Way Rarem, Batu Bulan, dan Ponre-Ponre.

Pada tanggal 30 Juni 2019 volume ketersediaan air dari 16 waduk utama tersebut mencapai 3.858,25 juta meter kubik dari tampungan efektif sebesar 5.931,62 juta meter kubik.

Luas area yang bisa dilayani dari ke-16 bendungan tersebut adalah 403.413 hektare dari total 573.367 hektare. Sementara 75 waduk lainnya dengan skala kecil sampai menengah kondisinya 10 normal, 58 di bawah rencana dan tujuh kering.

Antisipasi lainnya yang dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi musim kering tahun 2019 ini adalah dengan menyiapkan pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter per detik. Pompa yang disiapkan mencapai 1.000 unit yang tersebar di 34 provinsi.

Di samping itu, Kementerian PUPR juga membangun sumur bor sebanyak dua titik di setiap balai besar/balai wilayah sungai di daerah.

Hari Suprayogi mengatakan beberapa daerah memang setiap tahun mengalami kekeringan, misalnya Gunung Kidul dan Bulukumba. Di daerah tersebut curah hujannya relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas.

Untuk daerah-daerah tersebut Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air di sekitar.

Sementara di Gunung Kidul, Kementerian PUPR telah membangun beberapa telaga untuk mereduksi kekeringan ekstrem.

Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono menambahkan sebagai antisipasi kekeringan, petani dihimbau untuk disiplin dalam mengikuti rencana pola tanam yang sudah disepakati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini