Ini Kata Luhut Soal Pengganti Edhy Prabowo

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Edhy Prabowo akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP). Pengunduran dirinya dibuat usai KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap.

Sosok penggantinya pun masih abu-abu. Belum ada sosok yang pasti untuk menggantikan posisi Edhy. Apakah masih jatah Partai Gerindra?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun menyinggung soal hal ini. Sosok yang ditunjuk untuk menjabat Menteri KP Ad Interim sempat berbicara soal sosok pengganti Edhy. Sayangnya, ia enggan memberikan penjelasan yang detil.

“Mana saya tahu kalau itu. Soal jabatan ini saya juga nggak mau lama-lama, pekerjaan saya banyak kok. Kalau soal itu tanya Presiden,” katanya di Jakarta, Jumat 27 November 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi mencoba menanggapi hal ini. Ia mengatakan, sosok pengganti Edhy harus memahami konservasi sekaligus ekonomi kelautan.

Mantan Bupati Purwakarta tersebut mengatakan, kriteria pertama adalah sosok tersebut harus mengerti masalah kelautan secara komprehensif dan punya arah konservasi yang memadai. Maka prinsip ekonomi kelautan yang berkesinambungan dapat diwujudkan.

“Kriteria kedua, memahami pengelolaan birokrasi secara komprehensif sehingga bisa lakukan perencanaan, pembiayaan, belanja APBN yang memadai.

Sayangnya Dedi enggan menyebut nama-nama yang pantas mengisi kursi menteri kelautan dan perikanan yang kosong. Namun, ia menilai sosok pengganti Edhy bisa berasal dari mana saja.

“Bisa saja politisi, birokrat, TNI, polisi. Orang tidak bisa nilai pada merek tapi pada kualitas individunya,” ujar politikus partai Golkar itu.

Dedi juga tak mau menerka siapa yang akan menjadi pengganti Edhy. “Semua terserah Presiden, dia yang punya hak preogatif menentukan,”katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mahasiswa Kulon Progo Tolak Kenaikan PPN 12 Persen. Apakah Pemerintah Harus Kaji Ulang?

Mata Indonesia, Wates - Gelombang penolakan terhadap kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang berlaku tahun depan, juga akan terjadi di Kabupaten Kulon Progo.
- Advertisement -

Baca berita yang ini