Ini Jawaban Menteri Rini Soal HUT BUMN yang Bakal Meriah

Baca Juga

MINEWS.ID, KARAWANG – Tudingan pelibatan pegawai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kampanye pasangan calon petahana Jokowi-Ma’ruf dibantah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

Acara HUT ke-21 Kementerian BUMN pun batal dilaksanakan tanggal 13 April 2019. Peringatan yang akan diagendakan lagi bakal dilaksanakan dengan meriah.

“Nggak ada (hubungannya dengan kampanye – Red),” ujar Rini di Karawang, Selasa 9 April 2019.

Tetapi Rini tidak bisa menafikan banyak BUMN yang sehat di era Pemerintahan Jokowi.

Rini menjelaskan pemerintah Presiden Jokowi seluruh BUMN di Tanah Air didorong untuk menjalankan bisnis secara profesional, transparan dan lincah.

Sebelumnya beredar surat untuk para pegawai Kementerian BUMN untuk mengikuti puncak perayaan HUT ke-21 kementerian itu tanggal 13 April 2019 di Monas.

Pada saat bersamaan di GBK diselenggarakan Konser Putih para pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai kampanye akbar pamungkas.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menduga peringatan ulang tahun besar-besaran itu juga sebagai upaya kampanye terselubung untuk Jokowi-Ma’ruf.

Akhirnya Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, menyatakan puncak HUT Kementerian BUMN akan diselenggarakan di hari lain akan ditentukan kemudian.

Sementara itu, Rini menegaskan peringatan HUT Kementerian BUMN diselenggarakan dengan meriah karena ingin dirasakan oleh seluruh anggota perusahaan plat merah tersebut.

Apalagi secara keseluruhan BUMN berhasil mencetak keuntungan lebih dari Rp200 triliun pada 2018, melebihi angka yang ditargetkan yaitu Rp180 triliun.

Berita Terbaru

Rekonstruksi Berkualitas untuk Mendukung Ketahanan Wilayah Pascabencana Sumatra

Oleh : Ricky Rinaldi *)Komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatra menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat sekaligusmemperkuat ketahanan wilayah nasional. Penanganan pascabencana yang dilakukanpemerintah tidak lagi sebatas memperbaiki kerusakan fisik yang tampak di permukaan, melainkan diarahkan untuk membangun kembali kawasan yang lebih aman, tangguh, produktif, dan berkelanjutan. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menempatkan keselamatan masyarakat, pemulihan ekonomi lokal, dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas utama dalammenghadapi kompleksitas tantangan kebencanaan nasional.Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus hadir secaranyata, cepat, dan taktis di tengah masyarakat ketika terjadi bencana. Pemerintah bergerakcepat memastikan pemulihan rumah warga, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hinggaakses transportasi utama dapat segera dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama beradadalam kondisi kerentanan pascabencana. Presiden juga menekankan pentingnya akselerasipembangunan hunian tetap dan infrastruktur dasar agar roda kehidupan sosial masyarakatdapat kembali berjalan normal dan aman. Langkah cepat yang terintegrasi ini memperolehapresiasi luas karena menunjukkan keberpihakan negara yang konkret terhadap kebutuhanrakyat di tengah situasi sulit.Keseriusan pemerintah ini kini diperkuat oleh langkah nyata yang sangat signifikan di tingkatregulasi dan pendanaan. Pemerintah bersama DPR RI telah menyetujui anggaran rehabilitasidan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan nilai fantastis mencapai Rp100 triliun. Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskanbahwa induk penganggaran tersebut telah sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang disetujui oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini