MATA INDONESIA, JAKARTA – Sikap Kementerian Hukum dan HAM yang menolak dokumen pengesahan Partai Demokrat kubu Moeldoko menunjukkan pemerintah tidak melakukan intervensi dalam konflik internal partai berwarna biru tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Moeldoko, Max Sopacua, Rabu 31 Maret 2021.
“Kami harga keputusan pemerintah tersebut,” ujar Max.
Selama ini pemerintah termasuk Presiden Jokowi dihubung-hubungkan dengan konflik partai terebut karena Moeldoko adalah pejabat Istana Presiden.
Hal senada diungkapkan pengurus Partai Demokrat, Saiful Huda Ems, yang menyatakan berpolitik harus menggunakan cara yang cerdas, bersih dan santun.
Tinggalkan cara-cara liar yang menebar kebohongan maupun fitnah kepada masyarakat.
