Ini Alasan ASN Kemendagri Dilarang ke Luar Negeri Saat Pemilu

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri melarang aparatur sipil negara (ASN) -nya melancong keluar negeri selama masa pemilu. Sebab ASN Kemendagri, kepala daerah maupun anggota DPRD harus meningkatkan partisipasi pemilih pada pemungutan suara April ini.

“Untuk mewujudkan target partisipasi pemilih 77,55 persen, kita harus mengajak masyarakat memilih,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo di Jakarta, Senin 18 Maret 2019.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengedarkan surat dengan nomor 099/892/SJ tanggal 1 Februari 2019 tentang larangan ke luar negeri tujuh hari sebelum dan sesudah 17 April 2019.

Pada tanggal itu seluruh Indonesia sedang menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih presiden dan anggota legislatif.

Hadi seluruh abdi negara, apakah kepala daerah, birokrat, anggota DPRD, harus dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam berpartisipasi di pemilu.

Jika abdi negara melancong ke luar negeri, masyarakat juga melancong saat pemungutan suara nanti sehingga akan meningkatkan angka golput.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini