MINEWS, JAKARTA – Fenomena masuknya beberapa nama WNA dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Apalagi, banyak pihak yang bertanya-tanya, kenapa data tersebut bisa masuk di DPT?
Menjawab hal tersebut Anggota Bawaslu Mochamad Afifudin menyebut setidaknya ada tiga penyebab data WNA berada dalam DPT Pemilu 2019.
Sebab pertama, adalah proses pencocokan dan penelitian (coklit) yang tidak menyeluruh. Petugas coklit tidak sepenuhnya mendatangi rumah warga yang pemilihnya terdata, padahal sudah diatur dalam UU. Hal ini mengakibatkan koreksi terhadap status kewarganegaraan tidak dilakukan.
Sebab kedua, adalah masih adanya petugas yang tak memahami larangan WNA tidak bisa menjadi pemilih, sehingga langsung tercatat di DPT.
“Meski seseorang sudah lama tinggal di Indonesia, bahkan berkeluarga, belum tentu statusnya WNI yang punya hak pilih,” kata Afif, Jumat 8 Maret 2019.
Sebab ketiga, adalah update informasi latar belakang kewarganegaraan yang belum tersampaikan secara maksimal antar lembaga yang bertanggungjawab.
Lembaga-lembaga yang dimaksud hanya fokus pada batasan tidak boleh memilih seperti TNI, Polri, meninggal dunia atau masih di bawah umur. Sementara status kewarganegaraan kurang diperhatikan.
“Sampai saat ini ada 158 orang WNA yang diduga masuk DPT,” ujar Afif.
158 data WNA yang masuk DPT itu tersebar di Bali (36 orang), Banten (7 orang), Yogyakarta (10 orang), Jakarta (1 orang), Jambi (1 orang), Jawa Barat (29 orang), Jawa Tengah (18 orang), Jawa Timur (37 orang), Kalimantan Barat (2 orang), Bangka Belitung (1 orang), Lampung (1 orang), NTB (6 orang), Sulawesi Utara (2 orang), Sumatera Barat (6 orang) dan Sulawesi Tengah (1 orang).
