MINEWS, JAKARTA – Aksi pemberontakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua menyulut kemarahan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI ini pun ingin agar status KKB Papua ditingkatkan menjadi kelompok separatis.
Ia beralasan dengan pemberian nama kelompok separatis tersebut, maka secara otomatis dapat menaikkan status operasi penumpasan KKB di Papua. Pernyataan Moeldoko ini menyikapi gugurnya 3 prajurit TNI akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya di Distrik Mugi, Nduga, Papua pada Kamis 7 Maret kemarin.
“Perlunya mengevaluasi lagi nama kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pertanyaannya, benar nggak mereka kelompok kriminal? Kalau saya mengatakan tegas saja, kalau kelompok separatis ya kelompok separatis sehingga status operasinya ditingkatkan,” ujar Moeldoko di Gedung Bina Graha KSP, Jumat 8 Maret 2019.
Selama ini, lanjut dia, pemberian nama kelompok kriminal membatasi tugas TNI dalam menumpas KKB. Hal ini karena prajurit TNI di lapangan sifatnya hanya membantu personel Polri yang memiliki wewenang penuh untuk menumpas KKB Papua.
“Karena kalau (nama) kelompok kriminal, malah TNI jadi santapan mereka. TNI melihat ini kekuatan (KKB saat menyerang), tapi ‘wah nggak bisa, gue (prajurit TNI) di depan, harus polisi. Ini masalah prajurit (di lapangan),” katanya.
Sebelumnya, Kodam XVII/Cenderawasih meminta Egianus Kogoya cs segera menyerah atau ditangkap hidup atau mati. “Tidak ada batas waktu pengejaran, batas waktunya adalah tertangkap hidup atau mati. Atau dia dengan sukarela menyerahkan diri, menyatakan setia kepada NKRI, kita ampuni. Kalau melakukan perlawanan, risiko tentunya kita hadapi sama-sama. Target kita mereka tertangkap hidup atau mati,” kata Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi.
Aksi separatis kelompok Egianus ini pernah terjadi saat penyerangan pekerja proyek Trans Papua pada awal Desember 2018. Akibat serangan tersebut, sebanyak 20 orang menjadi tewas, 19 orang merupakan pekerja proyek dan 1 orang adalah prajurit TNI.
