MATA INDONESIA, LONDON – Inggris menyarankan warganya yang berada di Myanmar untuk segera meninggalkan negara tersebut. Pemerintah Inggris khawatir dengan perlakuan junta militer yang kian represif terhadap para demonstran.
“Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan menyarankan warga negara Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan cara komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tinggal,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan, melansir Arab News, Jumat, 12 Maret 2021.
Pada awal Maret, pemerintah Singapura meminta warganya yang berada di Myanmar untuk segera meninggalkan negara anggota ASEAN itu, menyusul situasi yang kian mengkhawatirkan pasca-kudeta militer.
Selain itu, pemerintah Singapura juga melarang warganya untuk melakukan perjalanan ke Myanmar. Adapun warga Singapura yang memilih untuk tetap bertahan di Myanmar, disarankan untuk tetap berada di rumah dan diimbau untuk menghindari perjalanan yang tidak perlu, khususnya ke daerah-daerah di mana unjuk rasa berlangsung.
Terbaru, pasukan keamanan Myanmar menembak mati sedikitnya 10 demonstran yang memprotes kudeta militer pada Kamis (11/3) –sebagai bagian dari penolakan seruan Dewan Keamanan PBB untuk berhenti menggunakan kekuatan mematikan terhadap demonstran.
Myanmar diguncang protes, pemogokan, dan tindakan pembangkangan sipil sejak kudeta pada awal Februari. Laporan pers lokal dan postingan di berbagai media sosial mengatakan ada enam kematian di Myaing, sebuah kota di Wilayah Magway tengah, dan masing-masing satu di Yangon, Mandalay, Bago dan Taungoo.
Pasukan keamanan Myanmar telah menyerang protes sebelumnya dengan peluru tajam yang menyebabkan kematian sedikitnya 60 orang. Mereka juga menggunakan gas air mata, peluru karet, meriam air, dan granat kejut. Bahkan banyak demonstran dipukuli secara brutal.
Penyelidik hak asasi manusia PBB, Thomas Andrews mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bahwa junta militer telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedikitnya 70 orang dilaporkan tewas sejak kudeta militer pada awal Februari.
Dia menambahkan, lebih dari setengah korban tewas berusia di bawah 25 tahun. Selain itu, lebih dari 2 rubu orang telah ditahan secara tidak sah sejak militer merebut kekuasaan dan kekerasan terhadap pengunjuk rasa terus meningkat. Thomas Andrews pun menyerukan sanksi multilateral terhadap junta dan perusahaan energi negara, yakni Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar.
Amnesty International menuduh tentara menggunakan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa dan mengatakan banyak pembunuhan yang telah didokumentasikan sama dengan eksekusi ekstra-yudisial.
