MATA INDONESIA, LONDON – Inggris mengizinkan Duta Besar Myanmar yang digulingkan untuk tetap tinggal di Negeri Ratu Elizabeth, sementara ia memutuskan masa depannya usai diusir dari kedutaannya sendiri.
“Kami mengutuk cara militer Myanmar di London dengan melarang duta besar mereka memasuki kantor kedutaan kemarin malam,” demikian pernyataan Kantor Luar Negeri Inggris, melansir Reuters, Jumat, 9 April 2021.
“Kami menghormati keberanian Kyaw Zwar Minn dalam membela rakyat Myanmar. Mengingat perilaku penindasan terhadap Tn. Minn, kami berusaha memastikan dia dapat hidup dengan aman di Inggris Raya sementara dia memutuskan masa depan jangka panjangnya,” sambung pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kyaw Moe Tun dipecat oleh junta militer lantaran dianggap mengkhianati negara. Junta militer juga mengatakan bahwa Kyaw Moe Tun berbicara untuk organisasi tidak resmi yang tidak mewakili Myanmar, serta dianggap menyalahgunakan kekuasaan dan tanggung jawab.
Kyaw Moe Tun memberikan pidato yang emosional dalam sidang umum PBB. Ia mengatakan tidak ada yang boleh bekerja sama dengan junta militer Myanmar sampai mereka menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Selain itu, Kyaw Moe Tun mendesak masyarakat internasional untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer guna memulihkan demokrasi di Myanmar dan menegaskan bahwa ia mewakili pemerintah pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.
“Kami membutuhkan tindakan sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi,” kata Kyaw Moe Tun dalam pidatonya.
Banyak orang yang menyebut Kyaw Moe Tun pemberani atas pidato yang ia sampaikan. Untuk menunjukkan pembangkangan lebih lanjut, Kyaw Moe Tun mengangkat tiga jari – yang merupakan sebuah isyarat melawan pemerintah otoriter.
Sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari, ratusan warga Myanmar turun ke jalan melakukan protes terhadap junta militer. Sejak saat itu, lebih dari 600 warga sipil merenggang nyawa di tangan pasukan keamanan, berdasarkan laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP).
