MATA INDONESIA, JAKARTA-Kepala BPS Margo Yuwono melaporkan industri pengolahan kembali menjadi sumber pertumbuhan tertinggi perekonomian Indonesia pada triwulan I 2022, setelah pada triwulan I 2021 sektor tersebut sempat tertahan oleh pandemi covid-19.
Pada triwulan I 2022 industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Tanah Air yakni sebesar 1,06 persen, yang disusul sektor perdagangan 0,75 persen, transportasi dan pergudangan 0,57 persen, konstruksi 0,49 persen, serta sektor lainnya 2,14 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut jauh berbeda jika dibandingkan dengan triwulan I 2021 dimana industri pengolahan justru menjadi salah satu sumber terkontraksinya perekonomian Indonesia, dengan andil 0,29 persen.
Dengan demikian peran industri pengolahan sudah mulai kembali ke kondisi normal sebelum pandemi melanda, dimana pada triwulan I 2019 sektor tersebut memberi andil 0,82 persen dan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi domestik.
Pada saat itu komposisi sektor lainnya juga tak berubah yakni perdagangan di posisi kedua sumber pertumbuhan tertinggi dengan andil 0,7 persen, transportasi dan pergudangan 0,23 persen, konstruksi 0,59 persen, serta sektor lainnya 2,72 persen.
Ia menjelaskan hampir seluruh sektor lapangan usaha pada triwulan I 2022 mampu tumbuh positif yakni industri pengolahan 5,07 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy), perdagangan 5,71 persen, pertanian 1,16 persen, serta pertambangan 3,82 persen.
Kemudian sektor transportasi dan pergudangan melonjak 15,79 persen, informasi dan komunikasi 7,14 persen, jasa keuangan 1,64 persen, real estat 3,78 persen, akomodasi dan makan minum 6,56 persen, serta jasa lainnya 8,24 persen.
Begitu pula dengan jasa perusahaan yang tumbuh 5,96 persen, jasa kesehatan 4,38 persen, pengadaan listrik dan gas 7,04 persen, dan pengadaan air 1,29 persen.
Sementara itu ia menyebutkan sektor administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan pada triwulan pertama tahun ini terkontraksi masing-masing 1,45 persen dan 1,7 persen secara tahunan.
“Administrasi pemerintahan terkontraksi karena realisasi belanja pegawai khususnya APBD terkontraksi 4,09 persen dan jasa pendidikan karena penurunan belanja pegawai untuk pendidikan sebesar 0,24 persen,” katanya.
