Indonesia Butuh Kalender Global untuk Tentukan Hari Raya, PP Muhammadiyah Minta Umat Islam Tetap Bersatu

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sabtu 9 Juli 2022, jutaan orang ternyata memilih merayakan hari raya Idul Adha. Tempat Salat Id diserbu dan nyaris membludak. Tak hanya dari kalangan Muhammadiyah saja, malah dari berbagai ormas Islam lainnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meminta umat Islam tetap bersatu. Persatuan, kata Haedar, perlu agar bangsa Indonesia senantiasa menjaga kerukunan dan kebersamaan.

”Termasuk dalam menghadapi perbedaan Idul Adha. Kita berharap ke depan kaum muslimin di Indonesia memiliki Kalender Global yang memberi kepastian kepada kita,” ujar Haedar.

Sembari menanti terwujudnya kalender global tersebut, Haedar meminta agar umat Islam bisa saling menghormati.

“Biar pun pemerintah menentukan hari dan tanggal Idul Adha tapi kita harapkan juga pemerintah bersifat toleran, mengayomi, sekaligus menjadi tempat bersandar di tengah keragaman sehingga pemerintah tidak perlu bersifat monolitik,” katanya.

Haedar juga meminta seluruh kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah tidak memaksa anggotanya untuk merayakan salat Idul Adha.

”Keragaman paham, organisasi, tidak menghalangi kita untuk berbagi menjadi satu tubuh yang sama sebagaimana pesan Nabi bahwa antarumat, antargolongan harus saling menyangga satu sama lain,” kata Haedar.

Sembari berharap di masa depan umat Islam memiliki kalender global, Haedar mengajak seluruh tokoh, umat, dan warga persyarikatan Muhammadiyah merayakan momen Idul Adha dengan memberikan pencerahan yang memandu pada kehidupan umat manusia yang maju, damai dan sejahtera.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini