Imigrasi Papua Selidiki Kepergian Gubernur Lukas Enembe ke PNG Secara Ilegal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Imigrasi Jayapura langsung menyelidiki kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang masuk ke Papua Nugini secara ilegal hingga dideportasi dari negara tersebut.

Lukas dideportasi bersama dua orang yaitu Hendrik Abidondifu dan Ely Wenda karena mereka mengiringi Lukas masuk PNG secara ilegal dengan alibi untuk berobat.

“Kasusnya didalami Imigrasi Jayapura dengan menahan SPLP (surat perjalanan laksana paspor–Red) Gubernur Lukas Enembe dan dua pendampingnya,” ujar Kepala Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Papua, Novianto Sulastono, Jumat 2 April 2021.

Gubernur Papua mengaku masuk ke Papua Nugini (PNG) secara ilegal dengan alasan untuk berobat. Lalu, konsul pada Konjen Republik Indonesia (RI) di Vanimo mengantarnya kembali setelah pemerintah PNG mengeluarkan surat deportasi.

Lukas seperti dilansir Antaranews mengaku tindakannya pergi ke PNG melalui jalur tidak resmi menggunakan ojek adalah sebuah kesalahan.

Setelah mengetahui Gubernur Papua masuk secara ilegal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (RI) di Vanimo PNG mengirim konsul Allen Simarmata, dan segera mengantar Lukas ke zona netral RI-PNG.

Allen mengaku baru mengetahui keberadaan Lukas setelah yang bersangkutan di PNG dengan alasan mengobati penyakitnya.

Meski Lukas mengaku masuk Vanimo, namun dia tidak menyebutkan tempat berobatnya di kota itu.

Setelah masuk zona netral, Lukas menjalani tes antigen di Pos Lintas Batas Negeri (PLBN) Skouw.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini