Imigrasi Papua Selidiki Kepergian Gubernur Lukas Enembe ke PNG Secara Ilegal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Imigrasi Jayapura langsung menyelidiki kasus Gubernur Papua Lukas Enembe yang masuk ke Papua Nugini secara ilegal hingga dideportasi dari negara tersebut.

Lukas dideportasi bersama dua orang yaitu Hendrik Abidondifu dan Ely Wenda karena mereka mengiringi Lukas masuk PNG secara ilegal dengan alibi untuk berobat.

“Kasusnya didalami Imigrasi Jayapura dengan menahan SPLP (surat perjalanan laksana paspor–Red) Gubernur Lukas Enembe dan dua pendampingnya,” ujar Kepala Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Papua, Novianto Sulastono, Jumat 2 April 2021.

Gubernur Papua mengaku masuk ke Papua Nugini (PNG) secara ilegal dengan alasan untuk berobat. Lalu, konsul pada Konjen Republik Indonesia (RI) di Vanimo mengantarnya kembali setelah pemerintah PNG mengeluarkan surat deportasi.

Lukas seperti dilansir Antaranews mengaku tindakannya pergi ke PNG melalui jalur tidak resmi menggunakan ojek adalah sebuah kesalahan.

Setelah mengetahui Gubernur Papua masuk secara ilegal, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (RI) di Vanimo PNG mengirim konsul Allen Simarmata, dan segera mengantar Lukas ke zona netral RI-PNG.

Allen mengaku baru mengetahui keberadaan Lukas setelah yang bersangkutan di PNG dengan alasan mengobati penyakitnya.

Meski Lukas mengaku masuk Vanimo, namun dia tidak menyebutkan tempat berobatnya di kota itu.

Setelah masuk zona netral, Lukas menjalani tes antigen di Pos Lintas Batas Negeri (PLBN) Skouw.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Flu Singapura Tak Ditemukan di Bantul, Dinkes Tetap Waspadai Gejala yang Muncul

Mata Indonesia, Bantul - Dinkes Kabupaten Bantul menyatakan bahwa hingga akhir April 2024 kemarin, belum terdapat kasus flu Singapura yang teridentifikasi. Namun, Dinkes Bantul tetap mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. "Kami belum menerima laporan terkait kasus flu Singapura di Bantul. Kami berharap tidak ada," ujar Agus Tri Widiyantara, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, Sabtu 4 Mei 2024.
- Advertisement -

Baca berita yang ini