Ibu Kota Pindah, Mabes Polri ‘Geser’ ke Kaltim

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Setelah ditetapkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim), secara otomatis beberapa kementerian yang berhubungan dengan tugas kepala negara bakal ikut dipindah, tak terkecuali dengan keamanannya yakni Mabes Polri.

Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan ibu kota negara pindah, Mabes Polri, pemerintahan, pusat kegiatan administrasi daripada kepolisian khususnya tentang strategi dan kebijakan pasti bergeser semua ke Kaltim.

Ari Dono mengatakan telah menggelar rapat-rapat persiapan pemindahan, terkait satuan kerja mana saja yang akan pindah ke Kaltim.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan ibu kota baru Indonesia pindah ke Kaltim. Kaltim dipilih karena lokasinya yang paling ideal setelah melakukan berbagai diskusi, studi, dan pertimbangan.

“Ibu kota negara baru paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini