Hotman Paris Didesak Netizen Segera Jadi Kuasa Hukum Bharada E Pasca ‘Pecat’ Deolipa Pakai Surat yang Janggal

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Baru empat hari menerima kuasa dari tersangka pembunuhan Brigadir J, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu, Deolipa Yumara mengungkapkan pencabutan kuasa itu, Kamis 11 Agustus 2022 malam melalui surat yang janggal.

Pengacara senior Hotman Paris Hutapea pun didorong netizen untuk mengambil kesempatan menjadi kuasa hukum polisi yang dikenal dengan insial Bharada E itu.

Misalnya saja pemilik akun @florensia.sihombing mengirim pesan langsung ke akun IG Hotman Paris begini, “pngacara brada e dicopot bang, lngsung ambil alih bang.”

Hal senada diungkapkan pemilik akun cak_son58. Dengan huruf kapital yang menunjukkan keseriusan, pemilik akun itu minta Hotman jadi pengacara Bharada E.

“BANG … DEMI PENEGAKAN KEADILAN KAWAL BHARADA E DONG…. JADI PENGACARANYA… #kawalbharadaE #savebharadaE #hotmaforbharadaE.”

Begitu juga dengan pemilik akun @yasminenabila233, “BANG HOTMAN PLEASE DONGG JD KUASA HUKUMNYA BHARADA E?????KASIAN BGTTTTT DIAAA BANGG.”

Sementara, melalui akun instagramnya, Hotman mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia bahwa seorang tersangka kasus pidana harus didampingi kuasa hukum.

Jika tidak dilakukan maka pengadilannya bisa dinyatakan batal demi hukum.

Sementara Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso menilai pencabutan kuasa tersebut adalah bentuk intervensi polisi.

Dia dengan tegas meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut dugaan intervensi penyidikan berupa pencabutan kuasa sepihak yang janggal dari Bharada E.

Sebelumnya, Deolipa saat menjadi narasumber acara televisi mendapat kiriman surat pencabutan yang janggal itu melalui fasilitas perpesanan WhatsApp.

Surat dari kliennya sejak 6 Agustus 2022 itu diketik rapi dan menggunakan banyak istilah hukum.

Menurut Deolipa hal tersebut sangat tidak mungkin dilakukan kliennya dari dalam penjara tanpa ada intervensi dari penyidik polisi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini