Honorer R4 Minta Kepastian Regulasi, Begini Sikap Pemkab Kulon Progo Terhadap Honorer Non-Database BKN

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Nasib tenaga honorer non-database BKN (R4) hingga kini masih belum mendapatkan kejelasan hukum karena belum adanya regulasi khusus dari pemerintah.

Untuk menuntut kejelasan tersebut, Aliansi Tenaga Honorer Non Database (R4) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama dengan kelompok yang ada di Kulon Progo berkontribusi terhadap aksi damai di Jakarta Senin, 21 Juli 2025 ini.

Bukan tanpa alasan, Ketua Aliansi R4 DIY, Gandi Fibri Atmoko menerangkan meski belum adanya regulasi dari pemerintah pusat, Pemkab setempat bisa jadi mengambil keputusan sepihak yang bisa merugikan mereka.

“Tentu ini menjadi inisiatif kami sebelum ‘didepak’ dengan semena-mena karena tak ada regulasi. Hal ini penting sebagai bentuk kemerdekaan kita yaitu pegawai,” jelas dia Senin.

Menanggapi itu, Kepala BKPSDM Kulon Progo, Sudarmanto, mengakui bahwa hingga kini belum ada regulasi resmi terkait pengangkatan tenaga honorer di BLUD.

Meski demikian, ia menjamin bahwa tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap mereka.

“Ada jaminan tidak akan di-PHK, karena mereka memiliki peran penting dalam pelayanan dasar kepada masyarakat,” jelas Sudarmanto.

Pegawai Meminta Kejelasan Regulasi

Gandi menyatakan bahwa aksi tersebut akan melibatkan perwakilan tenaga honorer dari berbagai daerah di Indonesia.

Aliansi berharap, aksi yang dilakukan secara nasional ini akan membuka mata pemerintah untuk segera menyusun regulasi yang adil dan inklusif bagi seluruh tenaga honorer non-database BKN, agar mereka tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian status pekerjaan.

Hal ini karena persoalan honorer non-database bersifat nasional dan dirasakan oleh banyak wilayah.

“Seluruh aliansi dari berbagai daerah di Indonesia akan melakukan aksi di Jakarta,” kata Gandi.

Sekitar 50 tenaga honorer dari DIY akan diberangkatkan untuk mengikuti aksi damai di depan Istana Negara.

Demonstrasi ini menuntut pemerintah agar segera menerbitkan regulasi yang mengatur status dan pengangkatan tenaga honorer R4 yang belum terdata dalam sistem BKN.

Tiga Tuntutan Utama Honorer R4

Dalam aksi tersebut, terdapat tiga tuntutan utama yang akan disuarakan:

-Tenaga honorer R4 yang lulus seleksi PPPK 2024 segera diangkat secara resmi.

-Tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CPNS diberikan jalur afirmasi seperti halnya tenaga honorer R2 dan R3.

-Tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar CPNS maupun PPPK karena terbentur kebijakan, difasilitasi melalui formasi afirmasi khusus.

Aliansi berharap pemerintah, khususnya Kementerian PAN-RB, segera merumuskan mekanisme pengangkatan tenaga honorer R4 melalui skema PPPK reguler maupun paruh waktu.

Gandi menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi dengan kepala daerah seperti Bupati dan telah memperoleh izin resmi untuk aksi ini.

Meski banyak dari mereka berasal dari sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan daerah, pelayanan kepada masyarakat tetap dijamin tidak terganggu karena sebagian honorer tetap menjalankan tugas.

Upaya Aliansi R4 Sudah Dilakukan Sejak Lama

Upaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer R4 sudah dilakukan sejak lama, melalui audiensi dengan pemerintah kabupaten hingga provinsi.

Namun, keterbatasan anggaran daerah dan belum adanya kebijakan dari pemerintah pusat menjadi hambatan utama pengangkatan R4.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara Dorong Kontribusi Program Swasembada Pangan

Oleh: Puteri Mahesa Widjaya*) Indonesia memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian pangannasional melalui langkah-langkah progresif yang digerakkan oleh Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tampil sebagai simboltransformasi pengelolaan aset negara yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapijuga berpihak pada kebutuhan strategis bangsa. Dengan visi kuat dan strategi terukur, Danantara membuktikan diri sebagai motor penggerak utama program swasembadapangan. Langkah-langkahnya mencerminkan optimisme masa depan, di mana kekuatandomestik diolah menjadi sumber daya nasional yang berdaulat. Danantara hadir bukansekadar sebagai pengelola investasi, tetapi sebagai garda depan perubahan yang membawa harapan besar bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia. Komitmen Danantara terhadap program swasembada pangan mendapat apresiasi dariberbagai pihak, termasuk legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyampaikan harapan besar agar Danantara dapat menjadi pemimpin dalam penguatan kedaulatanpangan nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas kelembagaanuntuk mengonsolidasikan aset-aset negara, termasuk lahan dan alat produksi yang belum terkelola secara maksimal. Menurutnya, banyak aset tanah milik negara, baikyang dikelola BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, maupun ID Food, yang dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini menjadipenguat arah kebijakan Danantara dalam memanfaatkan kekuatan domestik gunamemenuhi kebutuhan strategis bangsa. Salah satu fokus utama Danantara dalam mewujudkan swasembada pangan adalahkonsolidasi aset-aset negara berupa lahan produktif. Melalui identifikasi dan pemetaanulang terhadap lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, Danantara mengambil langkah proaktif untuk menjadikannya sebagai basis produksipangan. Lahan milik negara yang berada di bawah pengelolaan berbagai BUMN kinidiarahkan untuk mendukung pertanian strategis, termasuk komoditas pangan pokokyang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan visijangka panjang pemerintah untuk menjadikan tanah sebagai sumber dayaberkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Danantara juga mengedepankan revitalisasi pabrik dan alat produksiyang tersebar di berbagai wilayah. Dengan menghidupkan kembali fasilitas produksimilik negara, Danantara membangun fondasi industri pangan yang kuat dan efisien. Pabrik-pabrik yang telah dipulihkan akan difungsikan kembali sebagai pusat pengolahanhasil pertanian, gudang logistik, maupun sebagai pusat distribusi bahan pokok. Langkahini akan mempercepat rantai pasok, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkandaya jangkau pangan ke seluruh penjuru nusantara. Dukungan Danantara terhadap ketahanan pangan juga ditunjukkan melalui konsolidasisektor pupuk. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwadalam rencana kerja tahun 2025, industri pupuk menjadi salah satu prioritas utama. Konsolidasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan pabrik, serta penyederhanaanproses bisnis agar produksi lebih efisien. Menurutnya, strategi ini bertujuan menurunkanbiaya produksi pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani di seluruh wilayahIndonesia. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Danantara tidak hanya fokuspada aspek korporasi, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan publik secaraluas. Dony juga menjabarkan bahwa Danantara telah menetapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan. Ketiga pilar ini menjadi fondasidalam optimalisasi sembilan sektor strategis BUMN, termasuk sektor pangan, pupuk, kawasan industri, dan hilirisasi komoditas. Program kerja ini mencerminkan keseriusanDanantara dalam membentuk sistem industri nasional yang tangguh dan efisien, dengan tujuan akhir mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk memastikan keberlanjutan seluruh inisiatif tersebut, Danantara juga menekankanpentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk di bidang manajemen risiko, legalitas aset, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendekatan ini menunjukkanbahwa transformasi yang dilakukan Danantara bukan semata-mata pada sisi fisik atauaset, tetapi juga menyangkut reformasi manajerial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai wajah baru dari pengelolaan investasi negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Langkah-langkah strategis Danantara juga didukung dengan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dankomunitas lokal. Kemitraan yang inklusif ini menjadi kekuatan penting dalammempercepat implementasi program swasembada pangan secara merata di berbagaiwilayah Indonesia. Dengan memperkuat sinergi, Danantara memastikan bahwa setiapelemen dalam rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi, dapatberfungsi optimal. Dalam konteks pembangunan nasional, kehadiran Danantara menjadi representasi daritekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pengelolaan aset negara yang diarahkanuntuk kebutuhan rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi berdaulat. Melaluilangkah-langkah konkret yang dilakukan saat ini, Danantara tidak hanya memperkuatsektor pangan, tetapi juga meneguhkan peran strategis BUMN sebagai instrumenpembangunan nasional yang relevan dan berdampak langsung. Dengan arah yang jelas dan semangat kolaboratif yang tinggi, Danantara diyakini akanmenjadi lokomotif baru dalam mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan, dan Danantara berada di garda depan perjuangan ini, membawa harapan, solusi, danmasa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Investasi
- Advertisement -

Baca berita yang ini