Holding Ultra Mikro Bermanfaat Bagi Pelaku Usaha

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ekonom Universitas Indonesia Bramantyo Bontas mengatakan holding BUMN Ultra mikro (Umi) sangat menguntungkan tak hanya bagi pelaku UMKM yang sudah eksis, namun juga bermanfaat bagi pelaku usaha rintisan.

“Karena tak sekadar modal saja, tapi memang ada pendampingan yang konkret dari pemerintah,” katanya.

Dia mengartikan proses pendampingan tersebut sebagai transfer of knowledge, sehingga usaha rintisan akan tumbuh berkembang dan mengalami peningkatan kompetensi.

Hal tersebut, lanjutnya, merupakan adalah salah satu keunggulan kehadiran holding BUMN UMi, pemerintah melalui badan usahanya hadir memberikan pemberdayaan terhadap usaha kecil yang selama ini banyak terkendala masalah permodalan.

“Artinya, (holding BUMN UMi) solusi untuk meningkatkan akses permodalan usaha. Sehingga progres startup-nya terus tumbuh karena kompetensinya meningkat,” ujarnya.

Terkait BRI yang menjadi induk, Bram menyebut secara kapasitas dan kapabilitas bank pelat merah tersebut sangat tepat. Jaringan BRI merupakan paling besar dan luas sehingga dapat menyasar nasabah hingga ke pelosok negeri.

“Untuk segmen mikro, tentu BRI jagonya ya. Saya pikir sudah sesuai, on the track,” katanya.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pembentukan ekosistem usaha ultramikro melalui holding akan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi para pengusaha di segmen tersebut.

“Pembentukan holding ultramikro ini juga tidak hanya dapat memberikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perseroan (BRI), Pegadaian, maupun PNM. Namun, juga bagi pelaku usaha yang termasuk dalam segmen ini,” ujarnya.

Dalam kaitan sinergi ekosistem UMi, nantinya ketiga entitas akan menawarkan pilihan produk keuangan yang lebih lengkap, menyiapkan beberapa titik co-location serta pemanfaatan yang lebih optimal yakni jaringan Agen BRILink sebagai channel ketiga entitas holding.

Selain itu, juga integrasi data untuk efisiensi bisnis, termasuk dalam konteks penyaluran program bantuan sosial. Hingga kuartal I 2021, BRI mencatat sekitar 458.358 Agen BRILink yang tersebar di seluruh penjuru Tanah Air. Dengan jumlah tersebut, target transaksi dari para laku pandai BRI itu mencapai Rp1.000 triliun pada tahun ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini