Harga Kedelai Naik, Pemeritah Kembangkan Tempe Kacang Koro dengan IPB

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemerintah menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai langkah lanjutan terkait penggunaan kacang koro sebagai bahan baku utama pengganti kedelai untuk produk tempe atau tempe kacang koro.

“Begitu juga nanti, kita akan gerakkan, kita perlu kerja sama untuk mensubtitusi impor kacang
kedelai. Dengan memproduksi kacang koro. Nah kita sudah dengan IPB, sudah dicoba,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki, di Kota Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan riset sementara, kata Teten Masduki, kacang koro juga sama enaknya dengan kedelai dan cocok untuk menjadi bahan baku tempe dan tahu, kecap, dan lain sebagainya.

Menurut dia, saat ini pemerintah telah menyiapkan ekosistem terkait penggunaan kacang koro untuk bahan baku tempe seperti menyiapkan akses pasar hingga modal atau pembiayaannya.

“Nah ini semua kita perlu kerja sama. Kita sudah hitung kebutuhan setiap daerah,” katanya.

Menteri Teten menilai saat ini keberadaan koperasi tahu dan tempe masih kurang inovatif sehingga
pihaknya mengajak mereka untuk melakukan inovasi seperti menciptakan tempe dari kacang koro.

Dia mengatakan tingginya harga dan ketergantungan pada impor kedelai seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat komitmen mendorong dan mengembangkan bahan baku lokal nonkedelai.

“Kita terus menerus impor kedelai sementara (harganya) setiap tahun terus naik. Nah kita harus
ajak koperasi tahu untuk berinovasi,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini