Investasi Keramik Optimalkan Substitusi Impor 35 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Investasi pada industri manufaktur mendukung pengembangan diversifikasi produksi dalam negeri, sehingga sebagian impor dapat disubstitusi oleh industri dalam negeri, salah satunya di industri keramik.

Pada semester pertama 2022, subsektor itu mencatatkan empat investasi dengan total Rp 17,7 triliun. Tiga investasi di antaranya tersebar di Kawasan Industri Kendal, Batang dan, Mojokerto dengan total investasi sebesar Rp3,2 triliun.

Kemudian yang keempat dari PT Kohler Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan asal Amerika Serikat dengan nilai investasi awal sebesar Rp 14,5 Triliun.

“Penambahan investasi itu diharapkan akan semakin memperkuat aliran rantai pasok keramik saniter nasional yang juga sejalan dengan program subtitusi impor sebesar 35 persen untuk mengoptimalkan sumber daya produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta.

Saat ini, terdapat 10 perusahaan industri keramik saniter di Indonesia, tersebar di Jawa dan Sumatera. Utilisasi produksi keramik saniter nasional sepanjang 2015 – 2018 cenderung stabil di angka 89 persen, namun sempat menurun pada 2019 – 2020 hingga 59 persen karena penurunan demand dan pelambatan ekonomi global karena pandemi covid-19.

Pada 2021, utilisasi subsektor itu kembali naik mencapai 62 persen. Sementara itu, kinerja ekspor keramik saniter pada semester I-2022 juga menunjukkan kenaikan sebesar 8,97 persen dibandingkan dengan semester I–2021.

Optimisme kebangkitan industri bahan bagunan nasional, termasuk di dalamnya industri keramik saniter nasional semakin jelas terlihat dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang diakomodasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini