Hadapi Tantangan Zaman, PT Pos Rancang Materai Digital

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - PT Pos Indonesia (Persero) rupanya tak mau ketinggalan dengan tantangan zaman yang kian banyak dan rumit. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah mengembangkan inovasi yang terus diperbarui.

Seperti rencana PT Pos merancang materai dalam bentuk digital. Rencana ini tengah digarap dan masih menunggu payung hukum untuk segera direalisasikan.

“UU-nya ada di Ditjen Pajak. Intinya kami lebih antisipasi dan proaktif, jadi kita siapkan diri dari sekarang,” kata Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Ihwan Sutardiyanta di Jakarta, Rabu 24 Juli 2019.

Sebagai informasi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1986 tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan benda Meterai, Pos Indonesia mendapatkan penugasan dari pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang melakukan pengelolaan dan penjualan benda meterai.

Saat ditanya apakah materai digital nantinya akan menghapus materai fisik, Ihwan belum berani terlalu jauh menjawabnya. Ia hanya berkata materai digital bisa jadi satu langkah Pos Indonesia agar tak terus merugi di masa depan.

Ihwan menyebut bentuk meterai digital akan memberikan beban biaya distribusi yang jauh lebih murah ketimbang model meterai fisik. Selama 2019, kata Ihwan, penjualan meterai fisik tercatat berkontribusi pada pendapatan sekitar Rp 400 miliar.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini