MINEWS, TIMIKA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) tampaknya sudah habis kesabaran untuk menghadapi gerombolan separatis Egianus Kogoya di Nduga, Papua. Keberadaan kelompok setara teroris itu sudah mengganggu program pemerintah, khususnya pemerataan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Usai gugurnya prajurit TNI di Nduga beberapa waktu lalu, 600 prajurit dari Batalyon 431 Kostrad Makassar dan Batalyon Zipur 8 Makassar siap dikirim untuk melanjutkan pekerjaan jalan dan jembatan Trans Papua.
“Mulai pagi ini kita akan geser mereka ke titik masing-masing. Nanti ada dua sektor, satu sektor di wilayah Kenyam dan satu lagi di wilayah Mbua. Jadi kita bekerja paralel dari dua sektor itu,” kata Komandan Korem 172 /Praja Wira Yakti Kolonel Jonathan Binsar Sianipar di Timika, Minggu 10 Maret 2019.
Pria yang juga menjabat Komandan Pelaksanaan Operasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Proyek Trans Papua ini menambahkan, ratusan prajurit TNI itu berkekuatan dua Satuan Setingkat Yonif (SSY) berjumlah 600 personel, terdiri atas 150 prajurit Batalyon Zipur 8 yang bertugas mengerjakan jalan dan jembatan Trans Papua. Serta 450 prajurit Batalyon 431 Kostrad yang melakukan pengamanan selama pekerjaan berlangsung.
Mereka akan didroping ke Kenyam, ibukota Kabupaten Nduga, dan akan melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan dari arah Kenyam menuju Batas Batu dan Mumugu Kabupaten Asmat. Sementara sektor lainnya di wilayah atas akan melanjutkan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan dari arah Mbua menuju Paro.
Dua lokasi di ruas jalan Trans Papua itu sebelumnya ditangani oleh PT Brantas Abipraya dan PT Istaka Karya, namun terhenti sejak awal Desember 2018 menyusul insiden pembantaian belasan pekerja PT Istaka Karya oleh Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata/KKSB.
Para prajurit TNI yang dikirim ke Nduga itu diberi target hingga akhir tahun menyelesaikan pembangunan 30 jembatan di ruas jalan Trans Papua yang belum terselesaikan.
“Kita harapkan paling tidak setengah dari proyek ini bisa selesai sampai akhir tahun. Di 2019 ini paling tidak 70-80 persen dari 30 jembatan yang ditargetkan itu bisa kita selesaikan. Penugasan ini normalnya sekitar sembilan bulan, tapi bisa saja dalam perkembangan bertambah satu sampai dua bulan. Yang jelas, kami menargetkan, proyek ini harus tuntas, apapun ceritanya,” kata Kolonel Binsar.
Danrem mengatakan terus berkoordinasi dengan Markas Besar TNI di Jakarta serta Kementerian PU-PR untuk menambah personel pasukan Zipur yang akan terlibat dalam pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua agar progres pembangunan lebih cepat.
Menurut Danrem, pasukan yang dikirim ke Nduga untuk melanjutkan pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua tidak terlibat dalam pengejaran KKSB pimpinan Egianus Kogoya selaku pihak yang dinilai paling bertanggung jawab dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata di Nduga selama ini.
“Mereka ini khusus untuk bangun jalan dan jembatan. Yang melakukan pengejaran KKSB ada satuan lain yang sudah ada saat ini di wilayah pegunungan,” ujar Danrem.
