Hadapi Cina, Presiden Jokowi Berangkat ke Natuna Rabu Pagi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Bukan cuma bicara “Natuna tidak ada tawar menawar lagi,” Presiden Jokowi, Rabu 8 Januari 2020 berada di Perairan Natuna menghadapi kapal-kapal China yang membandel.

Presiden Jokowi dan rombongan bertolak dari Lanud Halim Perdanakusuma dengan Pesawat Kepresidenan Indonesia 1 sekitar pukul 07.30 WIB.

Tampak ikut dalam rombongan antara lain Tampak ikut dalam rombongan antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wamen ATR Surya Chandra, Jubir Presiden Fadjroel Rahman.

Sejak, Senin 6 Januari 2020, kegiatan Tim Advance tampak terlihat di Batam dan Natuna. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga sudah tampak di Natuna pada 7 Januari 2020.

Sementara beberapa hotel di Batam sudah penuh dipesan tamu-tamu penting sejak Senin kemarin.

Kunjungan itu bukan yang pertama kali. Hal itu pernah dilakukannya pada 2016 karena alasan yang sama.

Saat itu Jokowi mengaku marasa ‘panas’ karena China mengaku-aku wilayah Natuna Utara menjadi wilayahnya. Jokowi pun berpatroli bahkan melakukan rapat kabinet di atas kapal perang.

Sekarang masalah Natuna menghangat kembali karena kapal patroli China mengawal kapal ikan Negara Tirai Bambu tersebut untuk mengambil ikan di wilayah Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini