Gubernur Bali: Banyak RS yang Merekayasa Hasil Tes COVID-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Saat pertama kali virus Corona muncul di Cina, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali tengah meningkat 3% dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi sejak COVID-19 menyerang, tujuan favorit wisatawan ini menjadi sepi pengunjung.

Sejumlah tempat wisata dan hotel pun mengalami penurunan pendapatan. Kasus positif yang terus meningkat di Bali membuat sejumlah wisatawan enggan untuk untuk datang. Angka kematian akibat COVID-19 di Bali juga terus bertambah. Kini, pasien yang terkonfirmasi positif virus corona mencapai 18.454 dan meninggal dunia 543.

Gubernur Bali, I Wayan Koster menyebutkan pasien yang meninggal dunia kebanyakan akibat penyakit bawaan bukan karena virus corona. Hal tersebut disampaikan dalam acara pemaparan Pencapaian Kinerja Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.

Ia juga menjelaskan ada pasien yang meninggal bukan karena COVID-19, tetapi dimasukkan ke daftar meninggal dunia akibat COVID-19. Koster mengatakan, terdapat rumah sakit yang melakukan hal tersebut. Namun, ia tak menyebutkan nama rumah sakit yang dimaksud.

Pada Maret 2020, pemerintah Denpasar memberikan dana kepada keluarga yang dinyatakan positif COVID-19 sebesar 150 ribu Rupiah per hari dan akan diberikan selama 14 hari atau maksimal 2,1 juta Rupiah per kartu keluarga.

Bantuan dana tersebut bertujuan untuk membantu keluarga yang terpapar COVID-19. Serta biaya untuk pasien yang meninggal dunia akibat COVID-19 sebesar 15 juta Rupiah per orang.

“Terdapat rumah sakit yang merekayasa hasil tes Covid-19 demi mendapatkan bantuan dana sebesar 200 juta dari pemerintah,” kata I Wayan Koster, belum lama ini.

Gubernur Bali ini juga menilai bahwa sebenarnya angka kematian akiabr COVID-19 di Pulau Dewata tidak sebanyak yang diberitakan. Diketahui, bila tingkat kepatuhan masyarakat Bali memakai masker ini cukup tinggi, yakni 96,47%.

Bukan hanya itu, masyararakat Bali juga patuh terhadap protokol kesehatan lainnya, seperti menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Koster masih bersikukuh bahwa pasien yang meninggal di Bali bukan karena COVID-19, melainkan karena penyakit bawaan dan mungkin menyangka sejumlah rumah sakit telah merekayasa demi mendapatkan bantuan dana dari pemerintah.

Terkait tingginya angka kematian Covid-19 di Bali, ahli Epidemiologi Universitas Udaya, I Made Ady Wirawan meminta agar dicarikan sebab dan akibat secara keilmuan. Menurutnya, hal ini penting agar tak terjadi dugaan yang mengatakan mereka yang meninggal karena sengaja di-COVID-19-kan dan sebagainya.

Jika ada pasien yang meninggal dengan penyakit lain tetapi pada saat di-swab ia positif, maka datanya akan tetap masuk ke dalam kategori meninggal karena COVID-19. Lalu, yang masuk ke rumah sakit tanpa gejala, kemudian meninggal dan pada saat di tes hasilnya positif COVID-19, maka ini tak lepas dari pasien tanpa gejala di Bali yang tinggi.

Reporter: Azizah Putri Octavina

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini