MINEWS.ID, YOGYAKARTA – Gubernur Anies Baswedan menyebut nama Presiden Jokowi soal pencabutan kasasi kasus pembebasan lahan untuk sodetan Kali Ciliwung di Bidara Cina, Jakarta Timur. Sekarang, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengukur ulang kebutuhan lahan sodetan dan akan memberikan ganti rugi yang sesuai.
“Saya sudah bicarakan persoalan ini dengan Pak Presiden. Sudah sejak tahun lalu dan memang sepakat tidak diteruskan,” ujar Anies di Jakarta, Kamis 19 September 2019.
Seperti dilansir antara, Anies mengungkapkan Presiden Jokowi sejak lama sudah menyetujui langkah mencabut kasasi pembebasan lahan tersebut.
Anies mengungkapkan, pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah setuju mencabut semua kasasi pembebasan lahan di kawasan itu.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menuding Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan membayar ganti rugi lahan warga yang dibebaskan.
Proyek sodetan Kali Ciliwung tersebut terhambat pembebasan lahan pada tahun 2015. Warga Bidara Cina melayangkan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015.
Gugatan itu dilayangkan karena ada perubahan lokasi sodetan dari yang ditetapkan sebelumnya. Perubahan lokasi tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan kepada warga yang terdampak penggusuran.
Dalam prosesnya, PTUN memenangkan gugatan warga Bidara Cina tersebut. Majelis hakim memerintahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menghitung ulang lahan yang dibutuhkan dan membayar ganti rugi kepada warga yang rumahnya sudah terlanjur digusur.
Di tingkat banding, pengadilan kembali memenangkan gugatan warga. Basuki Tjahja Purnama yang kala itu menjabat Gubernur DKI Jakarta pun akhirnya mengajukan kasasi.