Gelar Vaksinasi di Potulando, Binda NTT Sasar 533 Orang

Baca Juga

MATA INDONESIA, ENDE – Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terus berupaya meningkatkan kegiatan vaksinasi Covid-19. Kegiatan kali ini digelar dengan bantuan tim vaksinator dari Dinkes Kabupaten Ende dengan bertempat di Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah.

Penanggung jawab kegiatan Dr Florentinus Hendriarto mengatakan bahwa meski wabah Covid-19 mulai melandai, namun pihaknya tetap berupaya untuk menggiatkan vaksinasi untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19.

“Kita bersyukur karena minat masyarakat masih tinggi terhadap vaksinasi Covid-19, apalagi saat ini salah satu syarat perjalanan semua wajib sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga sehingga banyak yang tiap hari masih aktif mencari vaksin,” ujarnya di lokasi kegiatan, 23 September 2022.

Sebagai informasi dalam kegiatan kali ini, tim vaksinator berhasil memberikan vaksin kepada 533 orang. Di mana dari masyarakat umum sebanyak 426 orang dan 46 orang dari kalangan nakes mendapatkan vaksin dosis IV.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Skema Batas Penghasilan Fleksibel Perluas Akses Rumah Subsidi

Oleh: Dimas Pratama )*Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunianyang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR). Di tengah kenaikan harga properti yang terjadi di berbagai daerah, penyesuaian kebijakan mengenai batas penghasilan penerima rumahsubsidi menjadi langkah strategis agar semakin banyak masyarakat dapatmemiliki rumah pertama. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi antara Kementerian DalamNegeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan KawasanPermukiman (PKP) yang tengah menyiapkan Surat Keputusan Bersama(SKB). Salah satu substansi utama dalam rancangan kebijakan itu adalahpenyesuaian batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilanrendah yang berhak memperoleh rumah subsidi. Langkah ini sekaligusmemperkuat implementasi Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang telah diterbitkan sejak April 2025.Definisi MBR yang sebelumnya menggunakan rentang penghasilansekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta kini diperluas menjadi Rp8,5 jutasampai Rp12 juta di sejumlah wilayah. Bahkan, bagi masyarakat yang telah menikah dan peserta Tapera di kawasan tertentu, batas penghasilanditingkatkan hingga Rp14 juta.Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwaperluasan definisi MBR dilakukan melalui perubahan pembagian wilayahdari dua zona menjadi empat zona. Menurut Tito, perubahan tersebut memungkinkan penetapan bataspenghasilan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masingdaerah sekaligus menjadi bentuk dukungan Kemendagri terhadapkebijakan yang telah disusun oleh Kementerian PKP.Kebijakan berbasis zonasi tersebut menjadi salah satu pembaruanpenting dalam program rumah subsidi. Pemerintah tidak lagimenggunakan pendekatan yang seragam, melainkan mempertimbangkankarakteristik ekonomi setiap wilayah agar kebijakan lebih tepat sasaran. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini memiliki penghasilansedikit di atas batas lama tetap memiliki peluang memperoleh rumahsubsidi apabila memenuhi ketentuan sesuai wilayah tempat tinggalnya.Pada Zona 1 yang meliputi Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, batas penghasilan ditetapkansebesar Rp8,5 juta bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp10 jutabagi yang telah menikah. Penyesuaian tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi kelompok pekerja formal maupun informal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini