Oleh: Dimas Pratama )*
Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan hunianyang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah(MBR). Di tengah kenaikan harga properti yang terjadi di berbagai daerah, penyesuaian kebijakan mengenai batas penghasilan penerima rumahsubsidi menjadi langkah strategis agar semakin banyak masyarakat dapatmemiliki rumah pertama.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sinergi antara Kementerian DalamNegeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan KawasanPermukiman (PKP) yang tengah menyiapkan Surat Keputusan Bersama(SKB).
Salah satu substansi utama dalam rancangan kebijakan itu adalahpenyesuaian batas maksimal penghasilan masyarakat berpenghasilanrendah yang berhak memperoleh rumah subsidi. Langkah ini sekaligusmemperkuat implementasi Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang telah diterbitkan sejak April 2025.
Definisi MBR yang sebelumnya menggunakan rentang penghasilansekitar Rp8 juta hingga Rp10 juta kini diperluas menjadi Rp8,5 jutasampai Rp12 juta di sejumlah wilayah. Bahkan, bagi masyarakat yang telah menikah dan peserta Tapera di kawasan tertentu, batas penghasilanditingkatkan hingga Rp14 juta.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwaperluasan definisi MBR dilakukan melalui perubahan pembagian wilayahdari dua zona menjadi empat zona.
Menurut Tito, perubahan tersebut memungkinkan penetapan bataspenghasilan yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masingdaerah sekaligus menjadi bentuk dukungan Kemendagri terhadapkebijakan yang telah disusun oleh Kementerian PKP.
Kebijakan berbasis zonasi tersebut menjadi salah satu pembaruanpenting dalam program rumah subsidi. Pemerintah tidak lagimenggunakan pendekatan yang seragam, melainkan mempertimbangkankarakteristik ekonomi setiap wilayah agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Dengan demikian, masyarakat yang selama ini memiliki penghasilansedikit di atas batas lama tetap memiliki peluang memperoleh rumahsubsidi apabila memenuhi ketentuan sesuai wilayah tempat tinggalnya.
Pada Zona 1 yang meliputi Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, batas penghasilan ditetapkansebesar Rp8,5 juta bagi masyarakat yang belum menikah dan Rp10 jutabagi yang telah menikah. Penyesuaian tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi kelompok pekerja formal maupun informal yang selama inikesulitan memenuhi syarat kepemilikan rumah subsidi.
Sementara itu, Zona 2 yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, dan Maluku Utara menetapkan batas penghasilan Rp9 juta bagi masyarakat yang belummenikah serta Rp11 juta bagi mereka yang telah menikah maupun pesertaTapera. Penyesuaian tersebut mempertimbangkan perkembangan biayahidup dan kondisi ekonomi di wilayah-wilayah tersebut.
Di wilayah Papua yang masuk dalam Zona 3, pemerintah menetapkanbatas penghasilan Rp10,5 juta bagi masyarakat yang belum menikahserta Rp12 juta bagi masyarakat yang telah menikah dan peserta Tapera.
Sementara itu, Zona 4 yang meliputi kawasan Jabodetabek menetapkanbatas penghasilan hingga Rp12 juta bagi yang belum menikah serta Rp14 juta bagi masyarakat yang telah menikah maupun peserta Tapera. Penetapan tersebut mencerminkan tingginya biaya hidup dan hargaproperti di kawasan metropolitan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait,menjelaskan bahwa penyesuaian batas penghasilan tersebut disusunberdasarkan kajian Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Ara, faktor inflasi, daya beli masyarakat, serta perbedaan kondisiekonomi antarwilayah menjadi dasar utama sehingga kriteria MBR tidaklagi dapat disamaratakan. Oleh karena itu, pembagian menjadi empatzona dinilai lebih mampu menggambarkan kondisi riil masyarakatdibandingkan skema sebelumnya.
Dukungan pemerintah terhadap sektor perumahan tidak berhenti padapenyesuaian batas penghasilan. Pemerintah juga memperkuat daya belimasyarakat melalui kebijakan fiskal berupa pemberian insentif PajakPertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagipembangunan rumah susun subsidi. Kebijakan tersebut diputuskan dalamRapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dipimpinMenteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemberian insentif tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan PresidenPrabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan rumah susunsubsidi, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki kebutuhanhunian tinggi.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwapemerintah terus mengoptimalkan kebijakan fiskal guna memperluasakses masyarakat terhadap kepemilikan rumah pertama. Menurutnya, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau merupakan bagian pentingdalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat dukungan pembiayaandan instrumen fiskal agar semakin banyak masyarakat dapat memilikirumah secara berkelanjutan.
Purbaya juga berpandangan bahwa pemanfaatan skema PPN DTP menjadi solusi yang mampu menjaga harga rumah susun subsidi tetapberada dalam jangkauan daya beli masyarakat. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat realisasipembangunan hunian yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak di berbagai kawasan perkotaan.
Komite Tapera juga menilai bahwa peningkatan tata kelola, pengembangan inovasi program, serta kolaborasi dengan sektorperbankan, pengembang, pemerintah daerah, dan berbagai pemangkukepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistempembiayaan perumahan nasional. Sinergi tersebut diharapkan mampumempercepat penyediaan rumah subsidi sekaligus menjaga keberlanjutanprogram dalam jangka panjang.
Dengan kebijakan yang semakin adaptif dan berbasis kebutuhan daerah, akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah subsididiharapkan terus meningkat sehingga target mewujudkan hunian layakbagi seluruh rakyat dapat dicapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.