MATA INDONESIA, JAKARTA – Mulutmu, harimaumu. Pepatah ini layak disematkan kepada Bupati Alor Amon Djobo. Ia harus menelan pil pahit atas kelakuannya yang menjadi buah bibir di media sosial belum lama ini.
Sebelum Amon terekam kamera memarahi 2 staf Kementerian Sosial (Kemensos). Bahkan ikut menghina Menteri Sosial Tri Rismaharini yang nota bene berasal dari Partai PDI Perjuangan. Akibat kelakuannya, PDIP pun mencabut dukungan atas Amon.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP membatalkan rekomendasi dan dukungan pada Amon Jobo sebagai Bupati Alor. Pencabutan ini dilakukan melalui Surat DPP No 2922 /IN/DPP/VI/2021 ditanda tangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristianto.
Informasi ini dibenarkan oleh Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira. Ia mengatakan, dalam surat pencabutan dukungan tersebut, DPP menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD untuk mengambil sikap terhadap bupati dalam proses penyelenggaraan pemerintah di kabupaten Alor.
“Perilaku bupati Alor yang mencaci maki menteri sosial dan ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata-kata makian yang sangat “jorok” disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati,” ujarnya di Jakarta, Rabu 2 Juni 2021.
Anggota Komisi X DPR RI Dapil NTT I tersebut juga menilai pola perilaku Bupati Alor tersebut merupakan kejadian berulang. Perilaku seperti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana. Perilaku Amon Jobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali.
“Ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sangsi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya,” katanya.
