MINEWS.ID, JAKARTA – Menyusul kekalahan pasangan Prabowo-Sandiaga dalam rekapitulasi suara nasional, di Aceh merebak wacana referendum yang menimbulkan polemik.
Pernyataan tersebut pertama kali dilontarkan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Muzakir Manaf pada peringatan Haul Wali Nanggroe, Almarhum Tgk Muhammad Hasan Ditiro ke-9, Senin 27 Mei 2019 di Banda Aceh.
“Kita merasa sedih melihat keadaan saat ini, Pangdam saya minta maaf mungkin Aceh ke depan lebih baik adakan referendum, inilah hasrat bangsa Aceh karena kita tau bahwasannya Indonesia tidak lama lagi dijajah oleh asing mudahan mudahan tidak ada pertumpahan darah kita ikuti seperti Timor Timur,” kata Mualem panggilan Muzakir.
Di acara itu hadir Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Walikota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional.
Mualem menilai hutang Indonesia sudah tidak bisa dikendalikan. Dia mengaku mendengar ahli ekonomi negara-negara asing yang menyebutkan Indonesia tidak bisa lagi diselamatkan karena terlalu banyak berutang.
Rektor Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Purwo Santoso menduga pernyataan Muzakir Manaf tersebut, ada kaitannya dengan kekalahan Prabowo Subianto secara nasional. Sebab, Muzakir dikenal dekat dengan Prabowo.
Namun, Mantan Menteri Pertahanan GAM, Zakaria Saman, menyatakan sebaliknya. Lelaki yang panggilan akrabnya Apa Karya itu menganggap Mualem tidak memiliki kapasitas menyatakan hal tersebut.
Pasalnya, masih banyak persoalan di Aceh yang belum terselesaikan, dan seharusnya menjadi fokus para pemimpin di Aceh dan tanggung jawab GAM untuk diselesaikan.
Menurut Apa Karya, mereka yang berhak bicara soal referendum adalah orang yang dituakan di GAM seperti Wali Nanggroe, Malik Mahmud dan dr Zaini Abdullah.
Apa menganjurkan agar masyarakat Aceh sekarang fokus untuk memakmurkan diri terlebih dahulu untuk kemajuan daerah itu.
Jika disimak dari hasil rekapitulasi suara nasional di Komisi Pemilihan Umum (KPU) suara pasangan Jokowi-Ma’ruf sangat kecil dibandingkan pasangan Prabowo-Sandiaga.
Pasangan 01 (Jokowi-Ma’ruf) di provinsi paling barat Indonesia itu hanya memperoleh 404.188. Sedangkan pasangan 02, 2.400.746 suara.
Sementara secara nasional, Prabowo-Sandiaga hanya memperoleh 68.650.239 suara, sedankan Jokowi-Ma’ruf 85.607.362 suara.