MATA INDONESIA, JAKARTA – Anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu menyebut pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa partai berlambang banteng moncong putih ini kecil kemungkinan bekerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat sebagai pandangan pribadi. Gara-gara pernyataan ini, Masinton akan mendapat sanksi dari partai.
”Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan dan sebelumnya Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan. Dan sekarang akan mendapat teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto, Sabtu 25 Juni 2022.
Ia mengingatkan agar setiap kader PDI Perjuangan berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. Hasto juga menegaskan kembali sikap PDIP yang sulit membangun kerjasama dengan PKS dan Demokrat.
Hasto menjelaskan sikap politik tersebut telah melihat seluruh kebijakan. “Itu merupakan hal yang rasional. Hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada partai yang bisa membangun kerja sama. Ada yang berbeda,” ujar Hasto.
Hasto mengatakan, selain perbedaan ideologis, PDIP menghormati posisi PKS dan Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan. Dalam pidato di rakernas PKS beberapa waktu lalu, PKS memberikan kritik terhadap pemerintah sebagai check and balance dalam demokrasi, sehingga menurutnya tidak elok jika PDIP justru bekerja sama dengan PKS.
“Kurang elok dengan berbagai perbedaan ideologi. Kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi,” katanya.
Sementara dengan Partai Demokrat, Hasto mengatakan, aspek historis masa lalu kedua partai masih bisa perlu poses rasionalisasi. Ia mengatakan, selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tak sesuai dengan dengan apa yang janjinya ke rakyat.
Menurutnya, pelaksanaan pemerintahan SBY juga tak sejalan dengan fundamental PDIP. Hasto juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan dari zaman Bung Karno, Megawati, hingga zaman SBY.
“Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang anti kebhinekaan,” ungkapnya.
Hasto mengatakan, di dalam politik, kerja sama itu penting. Namun, kerja sama juga harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan.