Gara-Gara Investor yang Hengkang dari China Gak ke Indonesia, Jokowi Bakal Rapat Dua Hari Sekali

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo alias Jokowi bukan hanya marah karena Indonesia gagal menggaet satu investor pun yang hengkang dari China, tetapi dia langsung memimpin sendiri kabinetnya untuk mengubah ekosistem investasi. Bahkan, setiap dua hari sekali dia selenggarakan rapat kabinet untuk perubahan itu.

“Mulai hari ini dalam sebulan ke depan kita akan terus menerus, mungkin setiap dua hari kita akan rapat khusus menyelesaikan perbaikan ekosistem investasi, terus menerus,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat memimpin rapat terbatas bertopik “Perbaikan Ekosistem Investasi” di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 11 September 2019 siang.

Rapat-rapat itu dilakukan sampai menghasilkan keputusan konkret yang benar-benar mengubah ekosistem berinvestasi.

Selain meminta kementerian dan lembaga untuk menginventarisasi masalah penghambat investasi langsung dan regulasi, Presiden juga menegaskan pemerintah harus bekerja lebih cepat.

Presiden menilai sejumlah negara kompetitor Indonesia juga berbenah dan memberikan tawaran menarik untuk menggaet investor.

Jokowi mengaku sering menerima keluhan para investor yang menghadapi kendala karena regulasi, maupun perizinan untuk investasi yang secara prosedural terlalu berbelit.

Presiden juga mengatakan sering adanya diskresi aturan yang diterapkan oleh kementerian sehingga menyulitkan investor.

Reformasi ekosistem investasi yang akan dilakukan Jokowi mulai dari sisi regulasi, kemudahan perizinan, insentif perpajakan, pertanahan, ketenagakerjaan, hingga keamanan.

Semua hal tersebut harus dibuat sedemikian rupa sampai menarik investasi langsung dalam rangka menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi global yang sudah di depan mata.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini