Fix! Bea Cukai Resmi Bentuk Tim Khusus untuk Kasus Penyelundupan Harley

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang melibatkan Direksi Garuda Indonesia masih terus menjadi perhatian serius. Terbaru, Ditjen Bea Cukai Kemenkeu dikabarkan telah membentuk tim khusus untuk menangani kasus tersebut.

Disampaikan Direktur Kepabeanan Internasional dan antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Syarif Hidayat, nantinya tim khusus tersebut akan bekerja bersama instansi serta unit terkait dalam penindaklanjutan penyelundupan itu.

“Tim Bea Cukai tersebut berada di Bandara Soekarno Hatta. Di samping itu, kami juga koordinasi serta berkomunikasi dengan beberapa instansi seperti, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” kata Syarif, seperti dikutip dari Republika.co.id, Jumat 6 Desember 2019.

Syarif mengakui, kasus penyelundupan ini baru pertama kali terjad di tubuh Garuda Indonesia, sehingga dibutuhkan proses oenyelidikan mendalam.

Namun, kata Syarif,  hal tersebut sering terjadi pada penumpang umum yang menggunakan pesawat terbang. Banyak yang menyelendupkan barang seperti spare parts motor ke pesawat terbang. Saat ditemukan, barang tersebut bisa dimusnahkan dengan cara dibawa ke mesin pemotong.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini