Fakta Terbaru, Sopir Kivlan Zein Ingin Bunuh Empat Jenderal

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Sopir paruh waktu Kivlan Zein ternyata menjadi salah satu tersangka kasus dugaan rencana pembunuhan empat jenderal yang juga pejabat publik. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Kivlan Zen, Djuju Purwantoro yang mengakui kliennya mengetahui sosok empat dari enam tersangka.

Bahkan menurut Djuju, satu dari empat tersangka itu dikenal Kivlan. Sementara tiga lainnya hanya sebatas tahu tapi tidak kenal secara personal.

Untuk satu tersangka yang merupakan sopir Kivlan diketahui bernama Armi. “Ikut bekerja paruh waktu bersama Pak Kivlan, dia salah satu tersangka pemilik senjata api secara tidak sah,” kata Djuju di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 30 Mei 2019 dini hari.

Armi diakui Djuju, bekerja dengan Kivlan selama tiga bulan terakhir. Mereka baru saling kenal meski sama-sama pernah berdinas sebagai anggota TNI. “Dan karena hubungan tersebutlah pihak kepolisian menetapkan Kivlan sebagai tersangka kasus kepemilikan senjata ilegal, setelah menjadi tersangka kasus makar,” ujar dia.

Menyoal penetapan kliennya sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang senjata api, Djuju menilai hal tersebut tidak relevan dengan fakta yang terjadi. Kata dia, kliennya tidak memiliki, menguasai atau menyimpan senjata yang terkait dengan Armi meski mengetahui bahwa Armi memiliki senjata.

Kivlan juga tidak mengetahui bahwa Armi termasuk dalam enam tersangka yang berencana membunuh empat jenderal. Kivlan berpikir senjata itu untuk keperluan kerja, karena Armi memiliki sekaligus menjadi koordinator perusahaan penyedia jasa keamanan.

“Waktu itu pernah menginformasikan tapi Pak Kivlan beri saran kalau memiliki senjata api apalagi koordinator satpam itu harus sesuai aturan, harus memiliki izin,” ujar Djudju.

Sebagai informasi, Polri sebelumnya telah menangkap dan menetapkan enam orang terkait kerusuhan 22 Mei. Enam orang itu telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal, serta dugaan rencana pembunuhan.

Hasil penyelidikan para pelaku berencana membunuh empat tokoh nasional dan seorang pemilik lembaga survei swasta. Tak hanya itu, mereka juga merencanakan penembakan saat aksi pada 21-22 Mei 2019.

Keenam tersangka itu, yakni HK, IR, TJ, AZ, AD, dan AF. Mereka memiliki peran berbeda mulai dari menjual senjata api hingga eksekutor. Keenamnya kini sudah ditahan polisi.

Empat tokoh nasional yang jadi target pembunuhan yakni Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (Jenderal TNI Purn), Menko Polhukam Wiranto (Jenderal TNI Purn). Kemudian ada nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan (Jenderal Pol Purn), serta Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Gories Mere (Komisaris Jenderal Pol Purn). Sedangkan pemilik lembaga survei yang juga jadi target pembunuhan tidak diungkap identitasnya.

Para tersangka mengaku diberi bayaran mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 150 juta di setiap eksekusi pembunuhan.

Berita Terbaru

Efisiensi MBG Tanpa Mengurangi Kualitas Gizi Penerima Manfaat

Oleh : Andika PratamaProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintahdalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakangenerasi produktif yang akan menentukan masa depan bangsa. Oleh karena itu, langkahpemerintah melakukan efisiensi anggaran MBG perlu dipahami sebagai upaya memperkuatkeberlanjutan program, bukan sebagai bentuk pengurangan komitmen terhadap kualitas layanangizi bagi masyarakat.Belakangan, pemerintah melakukan penataan ulang tata kelola dan anggaran MBG. Kebijakantersebut diproyeksikan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga sekitar Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun. Efisiensitersebut dilakukan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari moratorium pendirian SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penataan insentif operasional, hingga penyempurnaansasaran penerima manfaat agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa efisiensidilakukan melalui perbaikan tata kelola program sehingga anggaran negara dapat digunakansecara lebih optimal. Menurutnya, fokus pembangunan ke depan akan diarahkan pada wilayahtertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kelompok masyarakat yang paling membutuhkanintervensi gizi. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak sedang mengurangiesensi program MBG, melainkan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompokyang memiliki tingkat kerentanan tertinggi.Dalam perspektif kebijakan publik, efisiensi tidak identik dengan pengurangan kualitas. Sebaliknya, efisiensi merupakan instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaranmemberikan dampak maksimal bagi masyarakat. Selama ini, tantangan utama dalam program-program berskala nasional bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas distribusidan ketepatan sasaran. Fokus baru MBG yang mengutamakan ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dinimerupakan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan ilmiah dan kebutuhan kesehatanmasyarakat. Kelompok-kelompok tersebut merupakan fase kritis dalam pembangunan kualitassumber daya manusia. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan usia dini dapat menimbulkandampak jangka panjang, termasuk stunting, gangguan perkembangan kognitif, hingga penurunanproduktivitas pada masa dewasa. Dengan mengarahkan intervensi kepada kelompok yang paling rentan, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat program dapat menghasilkan dampakkesehatan yang lebih besar.Langkah efisiensi juga mencerminkan komitmen pemerintah terhadap prinsip akuntabilitasfiskal. Dalam situasi kebutuhan pembangunan yang semakin beragam, setiap program harusmampu menunjukkan efektivitas penggunaan anggarannya. Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa menegaskan bahwa efisiensi yang dilakukan bukanlah bentuk pemotongan sepihakterhadap program MBG, melainkan berasal dari inisiatif internal Badan Gizi Nasional yang melihat adanya ruang optimalisasi dalam pelaksanaan program. Pernyataan tersebut pentingkarena menunjukkan bahwa efisiensi lahir dari proses evaluasi teknis yang dilakukan olehpelaksana program sendiri.Lebih jauh, efisiensi yang dilakukan dapat membuka ruang fiskal bagi pemerintah untukmemperluas jangkauan manfaat program pada masa mendatang. Dana yang berhasil dihematdapat dialokasikan untuk memperkuat kualitas bahan pangan, meningkatkan pengawasandistribusi, memperluas cakupan layanan di daerah terpencil, maupun mendukung program pembangunan lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraanmasyarakat..Penataan jumlah SPPG juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan efektivitasprogram. Dengan jumlah titik pelayanan yang telah melampaui target awal, pemerintah perlumemastikan bahwa seluruh fasilitas yang ada beroperasi secara optimal dan mampu memenuhistandar pelayanan yang ditetapkan. Pendekatan ini akan membantu menghindari pemborosansumber daya sekaligus memperkuat kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan.Di sisi lain, masyarakat perlu melihat kebijakan efisiensi ini secara objektif dan proporsional. Keberhasilan suatu program sosial tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, melainkan dari sejauh mana manfaat yang diterima masyarakat sasaran. Apabiladengan anggaran yang lebih efisien pemerintah mampu menjangkau kelompok rentan secaralebih tepat, menjaga kualitas makanan bergizi, serta meningkatkan efektivitas distribusi, makatujuan utama program tetap dapat tercapai bahkan dengan hasil yang lebih optimal.Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya menjaga keberlangsungan MBG, tetapi jugamemastikan kualitas gizi yang diberikan tetap memenuhi standar kesehatan yang telahditetapkan. Transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, keterlibatanpemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat akan menjadi faktor penting dalam menjagakepercayaan publik terhadap program ini. Evaluasi berkala juga perlu terus dilakukan agar setiapkebijakan penyesuaian dapat didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan.Pada akhirnya, efisiensi MBG harus dipandang sebagai bagian dari upaya pemerintahmembangun program yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata. Dengan tatakelola yang semakin baik, fokus pada kelompok rentan, serta komitmen menjaga kualitas gizipenerima manfaat, program MBG dapat terus menjadi instrumen penting dalam mencetakgenerasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Efisiensi yang dilakukan bukanlah penguranganmanfaat, melainkan langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakanbenar-benar menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan masa depan bangsa.*Penulis adalah Pengamat Sosial
- Advertisement -

Baca berita yang ini