MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelompok antipemerintah seperti mantan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) mulai membangun narasi yang menciptakan keraguan masyarakat di tengah Pandemi Covid19 sampai akhirnya mendeskreditkan pemerintah.
Kelompok antipemerintah itu memanfaatkan kebingungan masyarakat karena langkah pemerintah menangani Covid19 sering membingungkan masyarakat akibat tidak satu suara baik antar pemerintah pusat dan daerah.
“Kebingungan masyarakat itu yang membuat kelompok antipemerintah tersebut membanjiri hoax dan berita palsu,” ujar Direktur Eksekutif Kajian Anak Bangsa, Rudi S Kamri yang dilihat Jumat 23 Juli 2021.
Hoax yang sengaja menggunakan prinsip post truth seperti orang yang disuntik vaksin akan meninggal dunia, vaksin dibuat dari unsur babi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat telah melanggar HAM dan sebagainya.
Maka, Rudi mengusulkan agar pemerintah solid dalam menghadapi pandemi ini satu suara antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain itu institusi yang menangani Covid19 harus dipimpin orang berkarakter kuat sehingga tidak perlu ragu-ragu menghadapi serangan narasi kelompok antipemerintah tersebut.
Dia juga menganjurkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dihapuskan diganti dengan melakukan dengan masif edukasi masyarakat soal Covid19, maupun vaksinasi.
Jika masyarakat paham dengan baik maka akan sulit narasi provokasi untuk mengabaikan Covid19 tidak akan laku.
 dan Front Pembela Islam (FPI) mulai membangun narasi yang menciptakan){kind=link}