Eks Anggota HTI dan FPI Bangun Narasi Salah Soal Pandemik

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelompok antipemerintah seperti mantan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) mulai membangun narasi yang menciptakan keraguan masyarakat di tengah Pandemi Covid19 sampai akhirnya mendeskreditkan pemerintah.

Kelompok antipemerintah itu memanfaatkan kebingungan masyarakat karena langkah pemerintah menangani Covid19 sering membingungkan masyarakat akibat tidak satu suara baik antar pemerintah pusat dan daerah.

“Kebingungan masyarakat itu yang membuat kelompok antipemerintah tersebut membanjiri hoax dan berita palsu,” ujar Direktur Eksekutif Kajian Anak Bangsa, Rudi S Kamri yang dilihat Jumat 23 Juli 2021.

Hoax yang sengaja menggunakan prinsip post truth seperti orang yang disuntik vaksin akan meninggal dunia, vaksin dibuat dari unsur babi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat telah melanggar HAM dan sebagainya.

Maka, Rudi mengusulkan agar pemerintah solid dalam menghadapi pandemi ini satu suara antara pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu institusi yang menangani Covid19 harus dipimpin orang berkarakter kuat sehingga tidak perlu ragu-ragu menghadapi serangan narasi kelompok antipemerintah tersebut.

Dia juga menganjurkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat dihapuskan diganti dengan melakukan dengan masif edukasi masyarakat soal Covid19, maupun vaksinasi.

Jika masyarakat paham dengan baik maka akan sulit narasi provokasi untuk mengabaikan Covid19 tidak akan laku.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini