Durasi Pengumpulan Tugas Dikeluhkan Mahasiswa Saat Kuliah Online

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Semua perguruan tinggi di Indonesia tidak lagi memberlakukan kuliah tatap muka, namun dialihkan kuliah berbasis online sejak pertengahan Maret 2020. Hal itu dilakukan untuk mencegah meluasnya penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Perkuliahan daring (Learn From Home) bukan tanpa kendala bagi mahasiswa saat menjalankannya. Meskipun terkesan fleksibel dalam waktu, namun mereka mengeluhkan durasi waktu untuk pengumpulan tugas.

“Dalam sehari biasanya mahasiswa tidak hanya satu mata kuliah saja, ada yang sampai dua sampai tiga mata kuliah, bila satu mata kuliah hanya beberapa jam dirasa kurang mencukupi,” ujar Ghufrani Fatiha, Mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Ghufrani Fatiha.

Ia mengatakan sangat keteteran dengan waktu yang terbatas sehingga tugas lain jadi ikut terabaikan. Menurutnya, tak semua tugas yang diberikan dosen dimengerti para mahasiswa.

Ricca Aprilia Mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial (FIPPS) Universitas Indraprasta mengatakan perlunyaw aktu pengumpulan tugas itu diperpanjang, misalnya 1×24 jam untuk ujian online dan pengumpulan tugas.

“Dengan bobot tugas yang lumayan sulit, waktu 1×24 Jam dirasa cukup. Saya bisa lebih maksimal dalam menjawab soal tersebut,” katanya.

Durasi waktu yang pendek dalam mengumpulkan tugas, terkadang juga mengalami kendala teknis, contohnya jaringan internet yang tiba-tiba eror dan lama.

“Itu juga menjadi kendala kita di lapangan saat mengerjakan tugas yang diburu-buru,’ ujar Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trilogi, Azizah Wulan.

Penambahan durasi atau tenggat waktu pada pengumpulan tugas dirasa dapat meringankan para mahasiswa dalam proses pengerjaan hingga pengumpulan tugas.

Reporter: Khansa Dhiya Sasikirana

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini