MATA INDONESIA, JAKARTA-Pelaku usaha energi memiliki komitmen untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik dari energi terbarukan di daerah-daerah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T).
“Para pengusaha tertarik kepada pengembangan pembangkit listrik terutama untuk menggantikan PLTD yang mahal biaya pengoperasiannya dan sudah tidak sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia,” kata Wakil Ketua Komite Tetap Ketenagalistrikan KADIN Indonesia Jaya Wahono.
Ketertarikan pengusaha, lanjut Jaya, terjadi karena pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri atau 40 persen dengan bantuan Internasional sebelum 2030.
Menurut Jaya, hal tersebut juga mendasari penandatanganan kerja sama di antara para pelaku usaha di sektor energi.
Salah satu bentuk nyata atas komitmen tersebut adalah penandatanganan MoU antara PT Charta Putra Indonesia (Clean Power Indonesia/CPI) dan PT TBS Energi Utama Tbk untuk membangun Timor contoh pulau energi terbarukan nasional.
“Kami akan terus melakukan inovasi dalam pembangunan PLTBm berbasis masyarakat di Indonesia termasuk secara hybrid dengan tenaga surya, baterai, serta pembangkit listrik tenaga sampah skala-skala kecil,” kata Jaya.
Ia mengatakan penjajakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Pulau Timor telah dimulai sejak tahun 2018. Selanjutnya, bersama TBS, pihaknya akan mengembangkan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam konteks pulau (Island Electrification).
Upaya tersebut, kata Jaya, untuk memberikan sebuah model pembangkit listrik dalam ekosistem mikro atau minigrid bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.
“Kerja sama CPI dengan TBS juga menyasar provinsi-provinsi lain di Indonesia terutama yang masih banyak menggunakan diesel,” ujarnya.
Sejak 2015, CPI juga telah membangun kelistrikan di sejumlah daerah 3T, meliputi pembangunan proyek percontohan PLTBm berbasis masyarakat pertama di Pulau Siberut, Sumatera Barat, dengan pendanaan hibah dari pemerintah Amerika Serikat melalui program Green Prosperity, MCA-Indonesia senilai 12,5 juta dolar AS.