MATA INDONESIA, JAYAPURA – Gelombang dukungan atas kebijakan Otonomi khusus (Otsus) jilid II terus berdatangan. Salah satu dukungan disampaikan oleh Tokoh masyarakat Yapen Daniel Waroi.
Pria yang berdomisili di Kota Jayapura ini mengaku sangat mendukung kelanjutan Otsus di Papua. Menurutnya, dana Otsus yang diberikan pemerintah pusat sangat besar.
“Semuanya diberikan untuk membangun Papua dari ketertinggalannya dengan daerah lain di Indonesia,” ujarnya, dikutip Jumat 5 November 2021.
Ia pun berharap kehadiran Otsus jilid II mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Menurutnya, Otsus harus tetap berlanjut karena sudah banyak membantu masyarakat Papua.
“Orang Papua bisa menikmati kehidupan yang lebih baik. Dari segi pendidikan, anak-anak bisa sekolah yang tinggi di Papua maupun di luar Papua. Kami juga mendapat pelayanan kesehatan gratis yang semuanya itu berasal dari dana Otsus. Kami juga melihat ada pembangunan jalan dan jembatan yang dapat menghubungkan kampung menuju ke kota,” katanya.
Ia juga menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan pemekaran di Provinsi Papua. Ia menilainya sebagai suatu kewajaran karena dari sisi geografis wilayah Papua sangat luas.
“Sehingga perlu ada pemekaran untuk membuka akses pembangunan sampai ke kampung-kampung terpencil, dan menuju masyarkat Papua yang sejahtera dan maju,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Suku Umum Napan Andi. Ia menegaskan bahwa kehadiran Otsus telah membawa kemerdekaan bagi orang Papua dalam bingkai NKRI.
Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa adanya penolakan Otsus sebenarnya dating dari kelompok tertentu yang ditunggangi para elit politik.
“Padahal sebenarnya para pejabat tersebut lah yang menyelewengkan dan menggunakan dana Otsus yang sebenarnya adalah hak masyarakat,” katanya.
Ia juga mendukung rencana pemekaran wilayah di Papua. Ia menilai rencana tersebut akan membantu percepatan pembangunan dan perekonomian di Papua.
“Kami berharap Pulau Napan dapat lebih diperhatikan lagi karena Pulau Napan merupakan Distrik tertua di Kabupaten Nabire namun pembangunan serta perekonomian yang paling lambat,” ujarnya.