Dubes Agus Abegebriel Upayakan WNI yang Kantongi Visa Tetap Bisa Umrah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh kini sedang mengupayakan warga negara Indonesia (WNI) yang sudah mengantongi visa umroh diperbolehkan masuk ke wilayah Arab Saudi.

Hal itu diungkapkan Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Abegebriel dalam keterangan tertulisnya, Kamis 27 Februari 2020.

Permohonan itu akan diajukan dengan pertimbangan Indonesia tidak termasuk negara yang terkonfirmasi terinfeksi wabah virus corona COVID-19.

“KBRI terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi guna memastikan pelaksanaan teknis dari kebijakan penghentian sementara layanan jamaah umroh di Arab Saudi,” ujar Agus seperti dikutip Antara, Kamis 27 Februari 2020.

KBRI Riyadh juga akan memecahkan masalah jamaah umroh Indonesia yang sudah tiba di Arab Saudi.

Berdasarkan komunikasi Dubes RI dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr. Mohammed Saleh Benten, kata KBRI, diperoleh informasi bahwa Kementerian Haji dan Umroh sudah resmi menghentikan visa umrah untuk sementara karena ketakutan penyebaran virus tersebut.

Agus juga mempersilakan warga negara Indonesia yang merasa kesulitan di Arab Saudi untuk menghubungi nomor berikut;

Nomor hotline KBRI Riyadh : +966569173990 dan +966569094526
Nomor hotline KJRI Jeddah : +966503609667

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Presiden Gunakan Reshuffle untuk Maksimalkan Capaian Program Strategis

Oleh: Windi Paramitha )*Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memastikan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional. Presiden menempatkan reshuffle sebagai instrumen penting untuk menjaga efektivitas pemerintahan di tengah dinamika tantangan yang terus berkembang.Pelantikan pejabat baru yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 April 2026 menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukanpenyesuaian struktural. Pemerintah memandang penyegaran kabinetsebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja lembaganegara.Prosesi pelantikan yang dipimpin langsung Presiden menegaskanpentingnya integritas dalam menjalankan amanah jabatan. Presidenmenekankan kesetiaan terhadap konstitusi serta tanggung jawab penuhdalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada negara.Struktur kabinet yang diperbarui menghadirkan sejumlah perubahansignifikan pada posisi strategis. Kepala Staf Kepresidenan sebelumnya, Muhammad Qodari, dipercaya mengemban tugas baru sebagai KepalaBadan Komunikasi Pemerintah. Perubahan ini diarahkan untukmemperkuat koordinasi komunikasi publik.Penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Kantor StafKepresidenan menjadi bagian dari upaya memperkuat pengendalianprogram prioritas. Pemerintah menilai pengalaman dan kapasitas Dudung mampu mendukung efektivitas koordinasi lintas sektor.Sektor lingkungan hidup juga mengalami penyesuaian kepemimpinan. Menteri Lingkungan Hidup yang baru, Jumhur Hidayat, diberikan amanahuntuk memperkuat kebijakan pengelolaan lingkungan secarakomprehensif. Pemerintah melihat latar belakangnya sebagai modal dalam memperluas pendekatan kebijakan.Peran Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Hanif Faisol Nurofiq, tidakdihentikan melainkan dialihkan. Pemerintah menugaskan Hanif sebagaiWakil Menteri Koordinator Bidang Pangan guna mendukung penguatansektor strategis lainnya.Pengangkatan Abdul...
- Advertisement -

Baca berita yang ini