Dua Menteri Jokowi Berusaha Pulihkan Industri Sawit Agar Semakin Moncer di Pasar Ekspor dan Sejahterakan Petani

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Demi memanfaatkan tingginya harga sawit dunia serta membantu petaninya sejahtera, dua menteri Kabinet Indonesia Maju membuat kebijakan ekstrem agar menjadi terobosan.

Satu menteri yang melakukannya adalah Sri Mulyani Indrawati.

Selaku Menteri Keuangan dia menurunkan pungutan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya hingga 0 persen hingga akhir Agustus 2022.

Sebelumnya ekspor produk kelapa sawit Indonesia sempat terhambat saat Presiden Jokowi memberlakukan larangan ekspor Mei lalu, akibat minyak goreng langka di pasar dalam negeri.

Perubahan tarif tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 tahun 2022.

“Insentif keringanan tarif tersebut akan dicabut mulai September,” ujar Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Sabtu 16 Juli 2022.

Jika harga produk kelapa sawitnya rendah, maka besaran tarifnya juga akan rendah.

Menteri yang kedua adalah Tito Karnavian yang meminta para kepala daerah dan kepala desa bekerja sama memanfaatkan industri kelapa sawit untuk kepentingan rakyat.

Tito mengingatkan Indonesia merupakan pemain dominan dalam industri kelapa sawit di dunia.

Kelapa sawit tidak hanya memberikan pemasukan untuk pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga memberikan lapangan kerja serta manfaat besar lainnya bagi rakyat.

Tito mengungkapkan hal itu saat acara Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini