MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta agar semua pihak di pemerintah provinsi, terutama Gubernur Anies Baswedan untuk bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi lahan program rumah DP nol rupiah di Cipayung, Jakarta Timur.
Menurut Edi, Anies mengetahui benar bagaimana program ini dieksekusi, sementara DPRD hanya mengesahkan anggaran yang diminta pemprov saja.
“Ya gubernur tahu kok. Makanya masa Wagub (Riza Patria) enggak bisa menjawab, enggak ngerti masalah program DP Nol Rupiah. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang diminta. Perencanaan pertamanya dari gubernur, lalu diarahkan ke saya,” kata Edi, Senin 15 Maret 2021.
Merespons pernyataan Edi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tidak mengerti apa yang disampaikan Ketua DPRD tersebut.
Baginya, bukan hanya Anies saja yang harus bertanggungjawab, melainkan semua pihak dalam artian termasuk DPRD juga.
“Saya belum paham maksud ketua DPRD menyampaikan demikian. Yang pasti semua pembangunan di Kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif,” ujar Riza.
Riza menegaskan, kasus ini sepenuhnya akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga berwenang.
“Saya kira KPK sangat profesional dan mengerti. Tahu siapa yang harus ditanya, klarifikasi, dan dipanggil. Kami serahkan mekanismenya seperti yang selama ini dilakukan KPK, kami hormati,” ujarnya.
