DPR Minta Pertamina Tingkatkan Pengawasan BBM Bersubsidi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengingatkan PT Pertamina untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Pengawasan penting untuk ketepatan sasaran BBM bersubsidi.

“Pertama pengawasan. Boleh menggunakan teknologi informasi, ya kalau aplikasi MyPertamina dan segala macam sudah persiapkan itu kita minta untuk lebih meningkat. Dan lebih luas cakupannya serta lebih efektif. Karena ini akan sangat berpengaruh pada ketepatan sasaran dari subsidi itu sendiri,” kata Martin.

Ia juga meminta Pertamina untuk dapat melakukan tindakan penegakan hukum atau sanksi atas penyelewengan BBM bersubsidi. Hal tersebut agar subsidi BBM benar-benar dapat tepat sasaran.

“Termasuk kalau perlu penegakan hukum maupun sanksi kepada seluruh line of distribution sampai ke SPBU yang tidak melaksanakan atau tidak menjual subsidi kepada yang berhak. Jadi ini harus ada ketegasan Pertamina juga. Itu yang kami minta dari Pertamina agar betul-betul melakukan segala daya upaya untuk bisa membuat (BBM) bersubsidi itu lebih tepat sasaran,” kata Martin.

Selain itu, dari sisi subsidi sendiri, Martin menyarankan kepada pemerintah untuk dapat memberikan subsidi dengan berbasis customer oriented. Seperti misalnya bantuan subsidi pupuk di bidang pertanian dan bantuan kredit usaha rakyat bagi pelaku bisnis. Hal itu dinilai lebih efektif daripada dengan memberikan bantuan sosial dengan jumlah yang besar.

“Saya usulkan kepada pemerintah supaya subsidi dialihkan. Tadinya subsidi untuk BBM terus kepada masyarakat, agar lebih tepat sasaran dibikin customer oriented. Jadi ketimbang menjadi bansos yang besar, lebih spesifiknya ke customer oriented supaya lebih tepat sasaran,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

A2RTU Gelar Expo Sistem Refrigerasi dan Tata Udara Pendukung Ketahanan Pangan dan Net Zero Emission

Mata Indonesia, Yogyakarta - Ketahanan pangan menjadi isu yang masif didengungkan oleh pemerintah. Terlebih, saat ini Indonesia bersiap menyongsong Indonesia Emas 2045. Di sisi lain, dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan (BKP) yang kini diubah menjadi Badan Pangan Nasional (Bapanas) Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) Tahun 2020-2024 menyebut bahwa pembangunan pangan di Indonesia masih menghadapi masalah. Utamanya, terkait dengan penyediaan (supply) pangan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini