DPD PAN Kota Bogor Usul Ridwan Kamil dan Bima Arya di Bursa Capres 2024

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-DPD PAN Kota Bogor mengusulkan Wali Kota Bogor Bima Arya dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai capres dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Bigland, Sabtu 25 Juni 2022.

Dalam Rakerda tersebut, muncul 10 nama capres yang diusulkan untuk maju dalam Pilpres 2024 nanti.

Ada tiga nama dari internal PAN yakni Ketua Umum Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Eddy Soeparno dan Ketua DPP Bima Arya.

Selain itu, tujuh nama lainnya berasal dari luar PAN. Yakni Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri BUMN Erick Tohir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, mantan Ketum Muhammadiyah Haedar Nashir dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Pembukaan Rakerda PAN Kota Bogor dihadiri KSB DPC PAN se Kota Bogor, pengurus DPD dan MPD, KPUD, Bawaslu serta perwakilan dari beberapa partai yang ada di Kota Bogor.

Menurut Ketua DPP PAN Bima Arya, kegiatan ini merupakan agenda partai yang dimulai dari bawah. Dimulai dari rakerda hingga nanti finalnya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas).

“Kebetulan saya di percaya menjadi ketua panitia rakernas oleh ketum (Zulkifli Hasan). Salah satu pembahasannya adalah usulan calon capres yang nanti bakal di usung oleh PAN di 2024,” katanya.

Sebelum rakerda, PAN Kota Bogor sendiri mengadakan kunjungan ke beberapa elemen guna menghimpun masukan nama-nama capres yang mewakili harapan masyarakat Kota Bogor.

Bima Arya mengapresiasi PAN Kota Bogor dalam menjaring usulan nama capres dengan silaturahmi ke beberapa elemen dan tokoh.

Nantinya nama-nama yang diusulkan oleh hasil Rakerda akan disaring lagi ditingkat provinsi melalui Rapar Kerja Wilayah (Rakerwil) dan akhirnya dikerucutkan di Rakernas PAN.

“Insya Allah akan dilaksanakan Agustus nanti,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hasil Sidang Sengketa Pilpres Ditolak MK, Bukti jadi Alasannya tapi Hakim Tak Terapkan Etika Hukum

Mata Indonesia, Yogyakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Umum (PHPU) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2024, Senin (22/4/2024), menolak permohonan dari paslon nomor urut 01 dan 03. MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD tak memiliki dasar hukum yang cukup.
- Advertisement -

Baca berita yang ini