DKPP Pecat Massal Anggota KPU di Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan tujuh orang sekaligus, yang terdiri dari empat anggota KPU Provinsi Papua dan tiga anggota KPU Kabupaten Boven Digoel.

Empat anggota KPU Provinsi Papua yang diberhentikan adalah Thedorus Kossay (ketua), Jufri Abu Bakar (anggota), Fransiskus Letsoin (anggota) dan Melkianus Kambe (anggota).

Kemudian, anggota KPU Kabupaten Boven Digoel yang dipecat adalah Liberatus Pogolamun, Hatta Nongkeng dan Veronica Lande. Putusan pemecatan dibacakan Ketua Majelis Muhammad di Jakarta, Rabu 3 Maret 2021.

Tiga penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten Boven Digoel merupakan teradu dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, untuk, Liberatus Pogolamun dan Hatta Nongkeng juga menyandang status teradu dalam perkara nomor 146-PKE-DKPP/XI/2020. Empat teradu dari KPU Provinsi Papua merupakan teradu dalam perkara nomor 162-PKE-DKPP/XI/2020.

Kedua perkara itu diadukan oleh Wakil Bupati Boven Digoel Chaerul Anwar Natsir. Chairul Anwar sendiri juga merupakan calon bupati nomor urut 02 dalam Pilkada Boven Digoel 2020.

Dalam perkara nomor 140-PKE-DKPP/XI/2020, pengadu mendalilkan para teradu menandatangani penetapan Yusak Yaluwo-Yakob Weremba sebagai pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Kabupaten Boven Digoel 2020 dalam Berita Acara (BA) Nomor 40/PL.02.3-BA/9116/KPU-Kab/IX/2020. Namun, BA tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Boven Digoel, yaitu Helda Richarda Ambay dan Yohana Maria Ivone A.B.

Menurut pengadu, Helda dan Yohana tidak menandatangani berita acara tersebut karena menilai Yusak Yaluwo tidak memenuhi syarat (TMS) lantaran dokumen yang dimasukkan oleh Yusak bertentangan dengan hasil verifikasi KPU Kabupaten Boven Digoel terhadap Lapas Sukamiskin.

Kemudian, Yusak merupakan mantan narapidana yang ditahan di Lapas Sukamiskin. Sebagaimana ketentuan yang berlaku, mantan narapidana dibolehkan mengikuti pilkada sepanjang sudah melewati 5 tahun sejak dibebaskan.

DKPP juga memberikan sanksi peringatan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Laut Suparto Bungalo, sedangkan 16 penyelenggara pemilu lainnya mendapatkan rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Ciptakan Papua yang Aman

Oleh: Yohanis Kambuaya*Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua dalam beberapawaktu terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Stabilitas inimenjadi indikator penting bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahdaerah, aparat keamanan, serta masyarakat telah berjalan dalam satu arah yang sama, yakni menjaga ruang sosial tetap kondusif. Dalam konteks Papua yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan geografis yang kompleks, terjaganyakeamanan bukan hanya soal absennya konflik, tetapi juga tentang hadirnya rasa aman yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa komitmenmenjaga stabilitas telah dibangun melalui koordinasi lintas sektor yang konsisten. Ia menilai bahwa penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan aparatkeamanan menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap potensi gangguan dapatdiantisipasi sejak dini. Menurutnya, stabilitas yang terjaga saat ini merupakan hasildari perencanaan yang matang dan kerja bersama yang berkelanjutan, sehinggamasyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang tanpa rasa khawatirterhadap gangguan keamanan.Sejalan dengan itu, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papare, menyampaikanbahwa situasi kamtibmas di wilayahnya menunjukkan tren yang semakin terkendalidibandingkan periode sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa pendekatan preventifmelalui patroli rutin, pengamanan wilayah strategis, serta interaksi langsung denganmasyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas. Selain itu, pendekatanhumanis yang diterapkan oleh aparat kepolisian dinilai mampu membangunkepercayaan publik, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga ketertiban.Pandangan dari unsur legislatif juga memperkuat gambaran tersebut. Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyampaikan bahwa kondisi aman dan damaiyang dirasakan masyarakat merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh elemen. Ia menekankan bahwa nilai toleransi yang tinggi di Papua menjadi salah satu faktorutama dalam menjaga harmoni sosial. Hubungan antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat yang berjalan dengan baik menunjukkan bahwamasyarakat Papua memiliki modal sosial yang kuat dalam menghadapi berbagaidinamika yang ada.Sekretaris Daerah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini